Infokaltim.id, Bontang- Angka pengangguran di Kota Bontang menunjukkan angka yang memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,73 persen, meskipun Bontang dikenal sebagai kota industri.
Menanggapi isu ini, Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menyarankan agar Pemerintah Kota Bontang segera mengambil alih pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) setempat. Ia menilai bahwa saat ini pengelolaan BLKI masih berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan spesifik tenaga kerja di Bontang.
“Pengelolaan oleh pemerintah provinsi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dengan pengelolaan oleh Pemkot, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan di daerah ini,” jelas Agus Haris.
Bontang memiliki sekitar 50 perusahaan yang terus-menerus membutuhkan tenaga kerja baru. Jika BLKI dikelola oleh Pemkot, pelatihan yang diselenggarakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil perusahaan-perusahaan tersebut.
“Tujuan utama dari BLKI adalah untuk mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan pelatihan yang relevan. Misalnya, pelatihan untuk sekuriti atau welder, di mana umumnya calon pekerja diharapkan memiliki sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi biaya pelatihan dan sertifikasi agar peserta dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan lebih mudah,” imbuhnya.
Agus Haris juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk jika diperlukan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pengalihan pengelolaan BLKI. “Kami siap untuk mendukung setiap langkah yang diperlukan untuk pengelolaan yang lebih efektif,” tutupnya
[Ryu|Adv DPRD Bontang]