Infokaltim.id, Bontang– DPRD Bontang menyoroti penundaan renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini. Mereka menilai perencanaan sebelumnya kurang matang.
Renovasi ini dianggap penting oleh DPRD. Namun, terdapat hambatan mengenai status lahan yang direncanakan.
“Kami berpendapat pemkot perlu lebih teliti dalam mengusulkan anggaran,” jelas Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang.
Kader Partai Gerindra ini merasa kecewa dengan pengalokasian anggaran yang akhirnya tidak terpakai karena masalah sengketa.
“Harusnya pemkot tidak terburu-buru mencantumkan anggaran jika status lahan masih diragukan,” ungkap Amir.
Pihak DPRD berencana memanggil kelurahan, kecamatan, dan BPKAD. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ini.
Jika putusan perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bontang, renovasi harus dilakukan tahun depan.
“Jika pemkot menang, anggaran yang digeser tahun ini harus dialokasikan kembali tahun depan,” tegas Amir.
Informasi ini menunjukkan bahwa Pemkot Bontang harus menunda rencana renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini. Hal ini terjadi karena seorang warga mengajukan gugatan terkait status lahan ke Pengadilan Negeri Bontang.
Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar untuk renovasi ini. Konsep bangunan yang direncanakan adalah dua lantai, yang meliputi ruangan pejabat kelurahan dan tempat pertemuan. Luas bangunan mengalami sedikit perubahan dari pondasi lama, dan lokasinya tetap sama.
“Konsep bangunan yang direncanakan adalah dua lantai, meliputi ruangan pejabat kelurahan dan tempat pertemuan,” tambah Amir.
[Lin|Ard|Ads dprd bontang]