Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan telah melakukan RDP terkait dengan progres serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan usulan program menuju APBD Perubahan.
“Progresnya masih 20,16 persen, sehingga masih membutuhkan keseriusan dari Pemerintah Kota Samarinda,” ungkapnya, Minggu (25/06/2023).
Berdasarkan RDP tersebut kata Puji kendalanya berkaitan dengan keseriusan Pemkot Samarinda dan kesiapan dari SDM.
“Misal dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang hanya memiliki 4 psikolog, dan dibayar sebagai relawan,” tambahnya.
Pasalnya kata Puji Anggaran untuk DP2PA hanya Rp 9 miliar yang separuh dari anggarannya sudah dipakai untuk upah karyawan, sehingga masih banyak program yang belum terlaksana.
“Padahal Kota Samarinda punya 17 kasus permasalahan kekerasan perempuan sebanyak dan permasalahan anak sebanyak 66 kasus sampai pada hari ini,” ungkapnya.
Ini mengakibatkan keterlambatan sosialisasi tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari 59 kelurahan hanya tercapai 15 kelurahan.
“Karena melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan anak akan meningkatkan partisipasi untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak,” sambungnya.
Ia berharap pada APBD Perubahan dapat ditambah usulan anggarannya agar dapat segera di selesaikan