Infokaltim.id, Samarinda- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Samarinda pada Kamis (20/2/2025) lalu.
Aksi ini bertujuan untuk menyoroti berbagai permasalahan kebijakan daerah yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta perbaikan layanan publik, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah di Kota Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M Andriansyah, saat itu menerima perwakilan mahasiswa dan menanggapi tuntutan mereka.
Ia menyebut bahwa permasalahan koordinasi antara instansi terkait, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik.
“Kami memahami keluhan masyarakat terkait layanan air bersih dan infrastruktur kota. Koordinasi antarinstansi memang masih perlu diperbaiki agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Andriansyah.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Samarinda.
Menanggapi hal ini, DPRD berjanji akan mendorong kebijakan yang lebih efektif serta melibatkan mahasiswa dalam proses pengawasan implementasinya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib, dengan mahasiswa dan perwakilan DPRD sepakat untuk terus berkomunikasi guna membahas solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Samarinda.
[anr|anl|adv]