Infokaltim.id, Tenggarong- Program 50 juta rupiah per RT yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah digodok oleh Pemkab Kukar.
Pasalnya realisasi program tersebut masih terkendala di sisi mekanisme pencairannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengaku program tersebut sampai akhir bulan Mei ini belum bisa direalisasikan oleh Pemkab.
Pasalnya finalisasi SK bupati terkait petunjuk teknis penggunaan 50 juta tersebut masih terkendala di tingkat kelurahan.
“Untuk program 50 juta itu tahun ini belum direalisasikan, karena mekanisme pencairannya melalui dua tahap yaitu 50 persen pertama dan 50 persen kedua,” kata Arianto, Rabu (24/05/2023).
Kata dia, ada beberapa regulasi yang masih dalam tahap finalisasi.
Nantinya, sambung Arianto setelah SK Bupati Kukar terbit program tersebut akan segera direalisasikan.
Ia membeberkan, surat keputusan untuk desa sebenarnya sudah final, namun karena ada satu kesatuan aturan dengan kelurahan, pihaknya tengah menunggu finalisasi keputusan penggunaan 50 juta di tingkat kelurahan karena sebelumnya proses penganggarannya melalui kecamatan.
“Targetnya bulan Juni ini segera direalisasi. Intinya ketika regulasi sudah siap, kita akan bayarkan 25 juta per RT tergantung perencanaan kegiatan seperti dana operasional, Bimtek, pelatihan dan lain-lain,” jelas Arianto.
Arianto menjelaskan, ke depan mekanisme atau proses pencairan dana 50 juta tersebut tergantung Rencana Kerja dan Anggaran RT yang dimasukkan ke desa masing-masing.
Selain dana 50 juta per RT, Arianto juga mengaku bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Disdukcapil terkait aplikasi Adminduk.
Dalam program tersebut para ketua RT akan diberikan bantuan satu android satu RT, hal itu untuk mendukung perubahan mekanisme Adminduk yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kukar.
“Dengan bantuan android, kita ingin sesuai tugas RT yaitu mengawal data kependudukan di tingkat RT masing-masing bisa berjalan,” pungkasnya.
[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar].