
Infokaltim.id, Samarinda- Responsif menyikapi keluhan pedagang Pasar Pagi, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Abdul Rohim langsung terjung di tengah riak penolakan para pedagang terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada beberapa waktu lalu.
Rohim merupakan Anggota DPRD Samarinda yang pada Rabu (13/09/2023) lalu resmi menggantikan Abdul Rofik melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW), artinya baru terhitung beberapa pekan menjabat ia langsung bergerak untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai anggota legislatif.
Untuk diketahui beberapa waktu lalu para pedagang Pasar Pagi sempat menyuarakan tentang penolakan terhadap relokasi yang ingin dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Usut punya usut riak-riak penolakan itu ternyata dikarenakan Pemkot Samarinda belum melakukan sosialisasi, hal itu berhasil digali oleh Rohim saat berupaya melakukan blusukan menanggapi adanya persoalan tersebut.
“Semua pedagang yang saya tanya, mengatakan belum ada sosialisasi terkait rekontruksi bangunan dan relokasi Pedagang Pasar Pagi,” ucap Rohim Senin (02/10/2023).
Menyimpulkan permasalahan itu berangkat dari belum adanya sosialisasi, Rohim mengharapkan agar Pemkot Samarinda dapat meredam persoalan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang Pasar Pagi bagaimana tentang rencana rekonstruksi dan relokasi yang ingin dilakukan.
“Sebaiknya pemkot segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan rekontruksi dan relokasi pasar pagi, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dikalangan pedagang yang menimbulkan kegelisahan,” tegasnya.
Sangat disayangkan hal itu bisa terjadi, padahal menurut Rohim sosialisasi dengan mengundang seluruh pedagang dinilai sangat penting.
Maka dari itu ia menegaskan selain berharap supaya Pemkot Samarinda dapat mengakomodir usulan itu, ia juga berkomitmen akan berupaya memfasilitasi supaya sosialisasi itu terjadi.
“Sekadar sosialiasasi kebijakan apalagi di tengah dukungan pedagang sebenarnya hal yang mudah, semoga bisa segera dilakukan. Tapi jika memang tidak dilakukan, maka kami akan faslitasi agar semua proses bisa dilakukan dengan baik,” tegasnya.
[Anr|Anl|Ads]