Infokaltim.id, Samarinda- Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengundang para bupati dan wali kota untuk berdiskusi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rakor digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (03/08/2026).
Rakor digelar Pemprov Kaltim tersebut untuk mendengar secara langsung kondisi 10 kabupaten dan kota di Kaltim sebagai dampak dari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Penurunan TKD secara otomatis berdampak pada postur APBD hingga berpengaruh terhadap meningkatnya persentase belanja pegawai. Hampir semua daerah juga mengeluhkan besarnya dana kurang salur yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Gubernur Rudy mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama berjuang ke pemerintah pusat, terutama Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo. Namun, perjuangan harus tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan santun dan beradab.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas Rudy saat memberi arahan penutup.
Karena itu, dampak dari pemangkasan TKD dan belum tuntasnya penyelesaian dana kurang salur harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam waktu dekat, Gubernur Harum akan mengajak para bupati dan wali kota untuk menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah pusat.
Gubernur berharap agar segera ada solusi terbaik setelah penyampaian aspirasi para bupati dan wali kota kepada pemerintah pusat. Pesan Gubernur, semua harus kompak dalam perjuangan menuntut dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang secara keseluruhan di Kaltim angkanya mencapai triliunan rupiah.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya (terkait dana kurang salur dan TKD),” sambung Gubernur.
Perhatian pemerintah pusat terhadap TKD yang lebih bijak bagi daerah penghasil dan penyelesaian dana kurang salur akan sangat membantu daerah menuntaskan program pembangunan yang telah direncanakan. Muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya Kaltim sebagai daerah penghasil migas dan batu bara.
[hms|ary]