Infokaltim.id, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, mengusulkan agar kualifikasi dalam perekrutan tenaga kerja diperlonggar. Hal ini disampaikan untuk mengatasi masalah banyaknya pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan perusahaan saat membuka lowongan pekerjaan.
“Jika semua perusahaan meminta syarat pengalaman kerja, bagaimana nasib anak-anak yang baru lulus sekolah atau kuliah?” kata Rustam saat ditemui belum lama ini.
Rustam menambahkan bahwa syarat pengalaman kerja kerap membuat pelamar bertindak curang dengan menciptakan pengalaman kerja palsu. Untuk itu, ia berharap Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri-Daerah (FKLPI-D) dapat mempertimbangkan pengurangan kualifikasi tersebut.
Selain itu, Rustam juga menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja di Bontang. “Dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Bontang tercatat memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Ini menjadi tugas kita bersama untuk meminimalisir pengangguran di Bontang,” ujarnya.
Meski begitu, Rustam merasa data tingkat pengangguran yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kurang akurat. Menurutnya, banyak tenaga kerja kontrak di perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim dan PT Badak yang dihitung sebagai pengangguran ketika tidak ada proyek sementara. Hal yang sama berlaku untuk buruh bangunan yang dianggap pengangguran. “Mereka yang bekerja pada saat pabrik sedang shutdown itu banyak sekali, dan setiap tahun ada beberapa kali pabrik melakukan shutdown, tetapi oleh sensus mereka dianggap sebagai pengangguran, karena tidak adanya pendapatan tetap. Nah, cara mengambil datanya ini yang menurut saya kurang pas,” ungkapnya.
Rustam berharap terbentuknya FKLPI-D dapat memberikan solusi konkret, bukan sekadar menjadi forum seremonial. “Kami menunggu tindakan nyata dari FKLPI-D untuk mengatasi masalah pengangguran ini,” pungkasnya.
[Ryu|Adv DPRD bontang]