Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang membentuk dana antara dengan alokasi hampir seribu triliun rupiah, sementara mewajibkan daerah melakukan efisiensi anggaran.
“Kita di daerah dilakukan efisiensi anggaran tapi membuat danantara yang alokasi anggarannya kurang lebih hampir seribu triliun itu. Nah kan kita disuruh berhemat di daerah tapi di sana menggunakan anggaran yang menurut kami itu belum jelas juga nanti,” ungkap Samri.
Ia mengkhawatirkan dana tersebut berpotensi menjadi sumber korupsi baru, dengan merujuk pada kasus-kasus korupsi besar di BUMN. “Kita belum lupa korupsi tentang PT. Timah yang kurang lebih 271 triliun dihebohkan lagi dengan Pertamina yang kurang lebih 193,7 triliun,” jelasnya.
Samri menyindir bahwa bahkan Pertamina yang selama ini diandalkan pun bisa terjadi kebocoran anggaran. “Pertamina perusahaan yang selama ini kita sangat andalkan, yang punya, yang tidak kita ragukan lagi loh, masih bisa jebol,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan kualitas bahan bakar yang menurutnya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. “Kalau dulu waktu kecil namanya kesumba. Sebenarnya, kalau dulu kita ditipu oleh pedagang-pedagang kecil, ini negara yang nipu kita,” keluhnya.
Samri menilai bahwa efisiensi anggaran tergantung pada pengelolaannya, dan ia mengkhawatirkan jika pengelolanya tidak jujur. “Kalau yang mengelola di situ keturunan malaikat, bagus. Saya khawatirnya keturunan iblis,” pungkasnya.
[Arya|Anl|Ads]