Infokaltim.id, Penajam- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam. Hal itu disertai dengan proses peningkatan pelayanan melalui proses survei akreditasi Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) secara virtual di Gedung Aula RSUD RAPB Kabupaten PPU, Senin (28/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar yang juga sekaligus menjabat Ketua Dewan Pengawas RSUD RAPB PPU. Dia menyebutkan salah satu syarat utama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Bahwa mutu layanan dan keselamatan pasien merupakan hal yang paling prioritas dalam pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Dia mengatakan, akreditasi merupakan bagian dari proses awal untuk memperoleh predikat, namun kualitas pelayanan adalah yang akan menentukan kepuasan kepada masyarakat dan akreditasi berikut.
Karena bagi Tohar, pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien menjadi tujuan utama dalam peningkatan mutu layanan di rumah sakit.
“Sehingga kita kedepankan dan kita tempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya,” pungkasnya.
Selaku Sekda PPU, Tohar menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu komitemen utama bagi Pemerintahan PPU di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor dan Waki Bupati PPU, Abdul Waris Muin mendukung penuh terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan.
“Sebagai pemilik rumah sakit dalam mendukung pembiayaan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) RSUD RAPB. Dukungan tersebut dilakukan melalui kebijakan dan penganggaran daerah, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan,” terangnya.
Kendati demikian, Tohar mengharapakan agar semua pihak di lingkungan Pemkab PPU dan RSUD RAPB terus berkerja keras untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan penilaian negatif.
“Karena itu, evaluasi melalui survei akreditasi harus dimanfaatkan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tuturnya.
Lebih lanjut Tohar menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dalam pelayanan medis. Pemerintah daerah, terus memberikan ruang kepada jajaran direksi dan komite medik untuk menjalankan kewenangan profesionalnya, khususnya dalam pengambilan keputusan klinis secara profesional.
Selain itu, Tohar menyingung soal jajaran RSUD RAPB PPU harus terbuka dan menerima terhadap kritik dan masukan, termasuk yang disampaikan pihak eksternal dalam proses akreditasi. Menurutnya, masukan tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan tata kelola serta kualitas pelayanan.
“Demi perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan semua pihak harus terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun,” tutupnya.
[ihf|hms|adv kmf ppu]