Infokaltim.id, Tenggarong- Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono menanggapi program seribu guru sarjana yang dicanangkan Pemkab Kukar. Sejak dilaunching oleh pemerintah sampai saat ini, program tersebut belum juga mencapai target.
Melihat besaran APBD Perubahan Kukar 2023 serta APBD murni 2024 yang cukup besar, Siswo mendukung program tersebut dengan catatan biaya kuliah dan biaya biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sampai lulus sarjana.
“Mungkin itu perlu bertahap, pertama melihat situasi APBD kita juga. Kami pada prinsipnya sepakat kalau target seribu sarjana bisa terlaksana,” kata Siswo, Kamis (31/08/2023).
Di sisi lain, DPRD dari Fraksi PKB itu melihat ada kesenjangan di dunia pendidikan Kukar. Pasalnya, masih banyak generasi daerah yang tidak dapat mengenyam pendidikan sampai perkuliahan lantaran biaya.
Karena hal itu ia sepakat jika program tersebut harus menyasar ke seluruh lapisan masyarakat di Kukar agar anak didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
“Kalau bisa lebih dari seribu, cuma pendataannya harus akurat dan valid. Terkadang beasiswa ini kan tidak mengcover secara keseluruhan, yang besar itu justru bukan biaya pendidikan tapi biaya hidup,” ujarnya.
Ia pun menyarankan Bagian Kesra Kukar untuk betul-betul memverifikasi data serta kriteria calon penerima beasiswa.
Ia menyarankan penerima beasiswa ke depan minimal peringakat 5-25 di sekolah. Hal itu dilakukan agar pemerintah membiayai masyarakat yang betul-betul ingin menuntut ilmu.
‘Tidak bisa serta-merta diberikan. Jangan-jangan kita biayai nanti kuliahnya tidak tepat waktu, kan ini bisa jadi repot. Namanya juga uang negara, kita berharap output yang dikeluarkan itu betul-betul bisa dimaksimalkan,” tutup Siswo.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]