Infokaltim.id, Samarinda- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disidkbud) Samarinda.
Dalam rapat tersebut membahas terkait evaluasi dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, masih banyak kekurangan. Diantaranya terkait penjual belian buku, seragam dan siswa ‘titipan’ dari para pejabat.
“Itu juga kita bahas, karena memang saat ini sedang ramai pembahasannya, dan mereka juga sudah mengutamakan tiga jalur yang ada,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Anwar Hakim, Minggu (16/07/2023).
Deni juga mengaku bahwa tiga jalur seperti zonasi, prestasi dan afirmasi harus diutamakan, agar stigma negatif dari masyarakat terkait kasus tersebut bisa hilang.
Diakuinya, bahwa dari pihak Disdikbud Kota Samarinda juga sudah menerapkan hal serupa, dan sudah berjalan dengan baik.
“Harusnya masyarakat bisa melihat dan berpikir bahwa tidak boleh ada sekolah yang dikhususkan, karena dianggap unggul,” jelasnya.
Sebab menurutnya, bukan sekolah yang akan menentukan prestasi anak, melainkan dari perkembangan si anak itu sendiri dengan selalu tekun belajar.
Politisi Gerindra itu pun berpesan yang utama itu adalah bagaimana daya pemahaman daripada siswa. Ia berharap tidak ada kasus serupa di tahun selanjutnya
“Kita harus memberikan pemahaman lebih bahwa sekolah di daerah pinggiran pun bisa menjadikan anaknya berprestasi artinya bukan jadi patokan gitu,” pungkasnya.
[Anr|Ard|Ads]