Infokaltim.id, Samarinda – Pembangunan tanggul anak Sungai Karang Mumus (SKM) di sepanjang Jalan PM Noor yang membutuhkan anggaran hingga Rp900 miliar menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
“Anggaran sebesar Rp900 miliar ini disusun oleh Badan Wilayah Sungai (BWS). Pengerjaan tanggul ini memang memerlukan dana besar, mengingat masih ada sekitar 1.300 meter jalur yang belum diturap oleh pemerintah,” ujar Deni.
Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Samarinda, banjir yang terjadi di kawasan PM Noor telah mengakibatkan kerugian material mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah dengan adanya kiriman air dari kawasan pertambangan di kabupaten sekitar.
“Samarinda ini daerah rendah, ditambah dengan banjir kiriman dari kabupaten sekitar yang memiliki aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal. Maka, penanganannya tidak bisa instan,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif, pemerintah telah membangun kolam retensi di Sempaja dan berencana membangun lagi di Gang Ogok serta wilayah perbatasan Kukar. Deni menyebutkan bahwa tim terpadu percepatan penanganan banjir telah dibentuk untuk menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Ir. Sutrisno menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal pendanaan ke pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembangunan tanggul tersebut.
“Kami juga sedang mengkaji kemungkinan pendanaan alternatif, termasuk kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR),” ungkapnya.
[Arya|Anl|Adv]