Infokaltim.id, Tenggarong- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah suatu program sosial yang dilakukan oleh perusahaan terutama yang bergerak di sektor batu bara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aturan yang dibuat oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan sekian persen hasil dari pengelolaan batu bara agar diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengaku masih sulit untuk berkolaborasi dengan forum TJSP. Pasalnya kata dia, dari ratusan perusahaan yang ada di Kukar hanya beberapa saja yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
Edi berharap adanya forum tersebut untuk berkolaborasi dengan Pemkab dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Kukar, seperti penyediaan beasiswa pendidikan.
Selain itu ia menekankan kepada perusahaan yang memberikan bantuan bentuknya harus melalui program.
“Insyaallah kolaborasi ini akan segera membaik, kami harus amanah menjalankan tugas, jangan sampai program kolaborasi ini merusak kepercayaan,” ucap Edi, Selasa (4/4/2023).
Sementara itu ketua Forum TJSP Kukar, Agung Hasanudin menyebutkan pihaknya tetap mendukung langkah Pemkab Kukar dalam membangun kolaborasi.
Menanggapi usulan Edi Damansyah tentang beasiswa pendidikan, Agung merasa khawatir bila pendidikan di Kukar tidak diperhatikan, sebab perpindahan IKN di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kukar akan didominasi oleh warga luar.
“Ketika Sumber Daya Manusia enggak kuat saya yakin infrastruktur yang terbuka dari PPU sampai Kukar ini menjadi peluang dan tantangan. Karena ini memberi peluang bagi orng luar untuk mengisi IKN,” ujar Agung.
Ia menyebutkan bila SDM di Kukar belum siap, maka orang asli Kukar akan terpinggirkan bahkan sekolah-sekolah pun akan sepi peminat, sebab, banyak sekolah dari luar Kaltim yang ingin mendirikan sekolah di wilayah IKN.
“Kami dari forum TJSP mengharapkan kolaborasi yang kuat bagaimana pendidikan di Kukar menjadi prioritas,” ungkapnya.
Ia juga berharap kampus seperti Universitas Kutai Kartanegara dan sekolah-sekolah yang ada di Kukar agar terus diperhatikan pemerintah.
“Saya berharap, pendanaan pemerintah terhadap pendidikan harus yang utama. Karena kemiskinan adalah salah satunya akibat pendidikan yang rendah,” ujarnya.
[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar].