Infokaltim.id, Bontang- Jalan RE Martadinata di Loktuan, Bontang Utara, semakin mendapat sorotan publik akibat kondisi yang semakin memburuk. Lubang-lubang besar dan permukaan jalan yang tidak rata telah menyebabkan banyak kecelakaan, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan ini menjadi kekhawatiran serius bagi warga yang melintas setiap hari.
Anggota DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengambil langkah permanen dalam memperbaiki jalan tersebut. Ia menilai bahwa perbaikan tambal sulam yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selama ini sudah tidak efektif lagi.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan warga. Tambal sulam tidak lagi cukup,” tegas Ubayya dalam wawancara pada Jumat (13/9/2024).
Ubayya menilai bahwa solusi terbaik adalah pengecoran ulang jalan menggunakan material berkualitas tinggi. Pasalnya, jalan tersebut setiap hari dilalui kendaraan berat dalam jumlah besar. Selain itu, perencanaan matang sangat diperlukan untuk menghindari perbaikan yang cepat kembali rusak.
Jalan RE Martadinata juga merupakan akses vital yang menghubungkan banyak area penting di Bontang, termasuk pelabuhan, masjid terapung, serta kawasan industri besar seperti PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG. Tingginya mobilitas di daerah ini semakin mendesak adanya perbaikan permanen.
“Perbaikan jalan ini sangat penting mengingat tingginya mobilitas dan peran strategisnya di Bontang,” lanjut Ubayya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengerjaan proyek agar selesai tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas warga serta operasional angkutan barang. “Pemerintah harus memastikan kontraktor yang ditunjuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan,” ujar legislator dari Partai Golkar ini.
Ubaya berjanji akan mengawal proyek perbaikan jalan RE Martadinata dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan harapan solusi permanen bisa segera direalisasikan. Sementara perbaikan sementara yang dilakukan pada 2024 dianggap hanya bersifat jangka pendek.
Meski demikian, Ubaya menyerahkan teknis pengerjaan kepada Dinas PUPR, namun ia menekankan perlunya perencanaan jangka panjang agar jalan ini lebih tahan lama dan dapat menunjang aktivitas warga serta perusahaan di sekitarnya.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]