Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaWakil Ketua DPRD PPU Minta Status Lahan Bendung Lawe-Lawe Dipastikan Sebelum Anggaran...

Wakil Ketua DPRD PPU Minta Status Lahan Bendung Lawe-Lawe Dipastikan Sebelum Anggaran Digelontorkan

Infokaltim.id, Penajam – Rencana pembangunan dan normalisasi Bendung Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu didahului kepastian status lahan. Pasalnya, tanah yang digunakan untuk fasilitas tersebut disebut bukan milik pemerintah daerah, melainkan masih berstatus pinjam pakai.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, meminta pemerintah kabupaten menuntaskan persoalan tersebut sebelum kembali mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pekerjaan bendung.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan dasar hukum penggunaan lahan sekaligus jaminan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Sebab, bangunan yang dibiayai dari uang daerah berada di atas tanah yang kepemilikannya bukan berada di tangan Pemkab PPU.

“Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran untuk membangun atau memperbaiki bendung, tetapi ke depan justru terkendala persoalan lahan. Ini harus dipastikan lebih dulu,” ujar Syahruddin.

Ia menilai, status lahan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelanjutan pembangunan. Apalagi, jika pemilik tanah sewaktu-waktu membutuhkan kembali lahannya, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kendala dalam mempertahankan fungsi fasilitas yang sudah dibangun.

Syahruddin meminta Pemkab PPU mengkaji kembali mekanisme pemanfaatan lahan Bendung Lawe-Lawe. Kepastian tersebut mencakup status kepemilikan, dasar perizinan atau perjanjian penggunaan, hingga jangka waktu pemanfaatannya.

Ia juga mengingatkan agar besaran anggaran yang disiapkan sebanding dengan kepastian objek pembangunan. Jangan sampai APBD terserap untuk pekerjaan fisik, sementara keberlanjutan penggunaan lahannya belum terjamin.

Menurut Syahruddin, hasil kajian tersebut harus menjadi dasar pemerintah daerah sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan maupun normalisasi Bendung Lawe-Lawe.

Dengan begitu, pengeluaran anggaran daerah memiliki kepastian pemanfaatan dan tidak menyisakan persoalan aset maupun penggunaan lahan pada kemudian hari.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 10
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 331,404