Infokaltim.id, Samarinda- Wakil Ketua DPRD Samarina, Subandi menjadi narasumber pada acara Dialog Publika di Studio 1 TVRI Kaltim dengan tema Cegah Pemicu Inflasi di Samarinda, Rabu (08/03/2023).
Hadir pula Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi dan Kepala Dinas Perdagangan, Marnabas Patiroy. Subandi mengakui bahwa saat ini memang seluruh kabupaten/kota di Indonesia sedang mengantisipasi terjadinya inflasi yang sudah menjadi tanggungjawab bersama.
Sebab itu, kata Subandi Pemkot Samarinda mempunyai pengalaman selama ini dalam menghadapi gejolak-gejolak kenaikan harga dan ketersedian stok Bapokting apalagi pada Maret 2023 ini memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Sangat perlu untuk kita mengatisipasi lonjakan harga hingga terjadinya inflasi, perlu juga Forkopimda melakukan langkah-langkah preventif,” pungkasnya.
“Kalau kenaikan saya yakin pasti akan naik, tapi kenaikan di angka titik wajar itu yang harus kita pertahankan kewajarannya,” tegasnya.
Begitupun, Pemkot Samarinda memastikan seluruh ketersediaan dan pendistribusian harus lancar, sehingga pasokan seluruh bahan-bahan pokok di Kota Tepian selalu ada stoknya.
Misalkan, disebutkan Subandi, ketersediaan minyak goreng juga sempat terjadi di Samarinda bahkan harganya pun naik, “Nah itu yang harus kita sosialisasikan secara masif karena kita punya pengalaman kasus minyak goreng beberapa waktu lalu, Pak Marnabas tau persis. Beliau yang dilapangan,” pungkasnya.
Secara nasional produksi itu sebenarnya cukup, tapi distributor-distributor di Samarinda itu sudah minta permintaan 10 kontainer hanya dikirim dua atau tiga kontainer. Hampir semua distributor di Samarinda seperti itu.
“Artinya apa, antisipasi distribusi harus lancar, sehingga pengelaman yang dulu tidak terulang kembali. Sehingga masyarakat kita merasa tidak panik dan tenang, supaya tidak terjadi panick buying,” tegas Subandi.
Sementara, Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi menyebutkan pihak Pemkot terus melakukan upaya antisipasi hingga memastikan stok bahan pokok untuk mencegah terjadinya inflasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
“Kepiawaian Pemkot dan jajaran mengendalikan inflasi ini sudah terbukti teruji, tak hanya mendapat penghargaan TPID award juga mendapatkan penghargaan berupa dana insentif dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Disebutkan Rusmadi, berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi ini posisinya 5,2 persen. Sejauh ini Samarinda masih stabil daro segi ketersediaan bahan pokok maupun harga.
“Kita bersyukurlah Samarinda, Pemerintah Kota dengan semua stakeholder ini mampu mengendalikan inflasi karena bagaimanapun juga inflasi ini penyakit yang berbahaya bagi ekonomi makro sebuah daerah dan kita bersyukur karena posisi tahun ini 5,2 persen itu di bawah daripada tingkat inflasi nasional mencapai 5,40 persen,” ungkap Rusmadi.
Posisi inflasi itu salah satunya kinerja dari seluruh OPD Pemkot Samarinda berkerja dengan baik, dan selalu melakukan rapat koordinasi mulai dari tingkat bahwa sampai dengan tingkat kementerian.
“Setiap Minggu dan Senin selalu dilakukan rapat koordinasi secara nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan setelah rakor secara virtual itu, dilanjutkan lagi rakor di tingkat daerahnya,” sebutnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia aman inflasi terkendali, walaupun demikian ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya terkendali tetap harus waspada.
Diungkapkan Rusmadi bahwa Pemkot Samarinda sampai tahun terakhir 2022 diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat itu bentuk dana insentif daerah atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi di daerah.
“Tidak banyak memang, Rp19 miliar. Tapi dengan Rp19 miliar itu kita belanjakan kembali bagaimana mengendalikan inflasi, selain membantu usaha kecil menengah kemudian salah satunya adalah kita berikan mobil inflasi juga motor inflasi,” beber Rusmadi.
Sebab itu, Rusmadi menjelaskan untuk antisipasi inflasi itu pihaknya selalu memantau kondisi pasar yang tadi dilaporkan oleh dinas perdagangan setiap hari.
“Pagi jam 10 itu kita sudah mengantongi data, sehingga dilakukan analisis lalu ditindak lanjuti dengan solusi yang ada. Kalau misalnya di suatu wilayah kelurahan ada indikasi beras naik, kita harus cepat operasi,” pungkasnya.
Dirinya bersyukur bahwa upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi daerah ini tetap terjaga. Semua upaya dan strategi dilakukan untuk pengendalian inflasi dan selalu melakukan monitoring pasar.
“Inikan bicara soal suplay dan demand. Bagaimanapun juga bagi suplayer, bagi produsen apalagi petani nelayan pasti ingin juga harganya naik. Tapi naiknya itu misalnya ketika situasi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri seperti inikan wajar hanya karena permintaan yang tinggi,” ujarnya.
Tapi ditegaskan Rusmadi, yang tidak boleh terjadi adalah kenaikan harga yang berlebih-lebihan. Jangan sampai produsen mendapatkan keuntungan besar sehingga mengorbankan yang lain, harus dipastikan harga itu terjangkau tetapi masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang wajar,” tegasnya.
[Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
