Infokaltim.id, Samarinda- Jajaran Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna memediasi aduan warga Perumahan Keledang Mas terkait dampak rencana pengembangan perumahan Samarinda Grand City oleh PT Bumi Samarinda Damai (BSD), Senin (02/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. Dia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merespons dua poin utama keberatan warga, yakni perubahan desain gerbang masuk perumahan serta peninggian badan jalan jalur dua di kawasan perumahan tersebut.
Deni menuturkan bahwa langkah rebranding gerbang yang dilakukan pengembang sebenarnya bertujuan positif untuk mempercantik kawasan, namun pelaksanaan di lapangan sempat menuai resistensi karena dinilai minim komunikasi dan berisiko menghilangkan identitas Perumahan Keledang Mas.
“Kami ingin perubahan gerbang ini dikomunikasikan secara baik dengan warga dan tidak menghilangkan identitas perumahan Keledang Mas sebelumnya,” ujar Deni usai memimpin rapat mediasi di Gedung DPRD Samarinda.
Dalam forum RDP tersebut, pihak pengembang PT BSD telah memperlihatkan rincian desain gerbang baru yang dinilai lebih ikonik dan elegan. Pengembang memastikan akan mengakomodasi aspirasi warga dengan mencantumkan nama Samarinda Grand City dan Perumahan Keledang Mas secara berdampingan pada dua sisi gerbang.
Selain isu gerbang, Komisi III DPRD Samarinda menekankan pentingnya kepatuhan pengembang terhadap sembilan poin kesepakatan yang telah dirumuskan bersama pihak kecamatan pada 12 Oktober lalu.
Kesepakatan tersebut mencakup batasan jam operasional alat berat, pengendalian debu pembangunan, hingga penyediaan jalur mitigasi bagi mobilitas warga.
“Kami meminta pengembang berkomitmen penuh melaksanakan sembilan poin kesepakatan bersama warga serta melakukan mitigasi teknis untuk mengendalikan potensi banjir,” tegasnya.
Deni mengatakan, berdasarkan paparan resmi dari dinas teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Cipta Karya, seluruh tahapan administrasi dan perizinan pembangunan perumahan tersebut dinyatakan telah dipenuhi oleh pengembang.
Kendati perizinan telah lengkap, DPRD Samarinda tetap mengingatkan agar pematangan lahan di kawasan Samarinda Seberang tidak memicu luapan banjir baru di sepanjang Jalan Bung Tomo saat curah hujan tinggi.
Deni meminta pihak pengembang untuk terus membuka ruang komunikasi yang responsif dengan warga sekitar apabila timbul keluhan atau dampak lingkungan selama proses konstruksi berlangsung.
“Dinas terkait telah mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan perizinan teknis sudah dipenuhi pengembang, namun kami menitip pesan agar pengembang terus menjalin komunikasi yang baik dengan warga jika terjadi dampak di lapangan,” pungkasnya.
[tra|adv]