Infokaltim.id, Samarinda- Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda masih belum bisa terserap dengan baik.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa DP2PA sudah sangat serius menjalankan program namun terkendala anggaran.
“Karena untuk meningkatkan efisiensi DP2PA memang ahrus memiliki anggaran yang memadai, agar bisa merealisasikan semua program yang dicanangkan,” ucapnya, Senin (26/06/2023).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023 lalu, DP2PA mendapatkan Rp9 miliar.
Selain itu juga ada beberapa program yang sebenarnya menarik, namun belum bisa diselesaikan pada APBD Murni 2023, dan akan kembali dimasukkan ke APBD Perubahan 2023.
“Masih banyak permasalahan terkait perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Kota Samarinda, mulai tingkat kekerasan, pembulian di sekolah, narkoba dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Sebagian besar sudah tertangani, tetapi kendalanya lagi bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
Padhaal menurutnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) itu ruangannya bagus.
Akan tetapi SDM-nya kurang psikolognya hanya ada empat, jadi masih kekurangan SDM. Belum lagi gajinya yang kecil dan mereka dianggap sebagai relawan.
Poerempuan yangakrab disapa Pujai ini mengharapkan agar psikolog tersebut mendapatkan gaji sesuai standar yang ada.
[ Anr | Ard | Ads ]