Infokaltim.id, Samarinda- Jajaran Komisi II DPRD Samarinda melakukan hearing dengan beberapa mitra kerja DPRD Samarinda terkait implementasi Perwali tentang pajak reklame alat peraga kampanye. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (12/10/2023).
Beberapa pihak terkait diantaranya Diskominfo, Bapenda, PUPR, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP Kota Samarinda, perwakilan DPRD K0misi I, III dan IV DPRD Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin, menyebutkan rapat tersebut sebagai bentuk koordinasi dengan pihak Pemerintah dan relame. Karena sebagai kawasan daerah jasa Kota Samarinda, Reklame yang berada daerah ini  tercatat ada sekitar 4000 titik yang terdata oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Namun, persoalan ketertiban reklame ini sudah menjadi masalah lama yang sering ditertibkan Pemkot Samarinda,“ jelas Fuad.
Kata Fuad, selama ini memang ada beberapa masalah. Sehingga pihaknya dipertanyakan terkait masalah pajak reklame dan reklame yang tidak berizin dan beroperasi Adapun perihal reklame yang harus dibongkar atau diperpanjang, beberapa sudah dalam proses pembongkaran, dan ada opsi efisien seperti penawaran kepada pemulung.
“Aturan yang baru yang dikeluarkan ole Perwali itu menginginkan kota kita jangan kumuh,” tuturnya.
Selain itu, Politikus Gerindra ini juga mengkhawatirkan bahwa pembayaran pajak konten, bukan retribusi, dapat membuat reklame ilegal terlihat legal. Oleh karena itu, perlu diatur lebih baik agar pendapatan asli daerah (PAD) tetap terjaga. Jangan sampai hal in menimbulkan kegaduhan, karena kontennya berjalan tapi PAD gak masuk.Â
“Masalah pajak baliho juga menjadi perhatian, dengan persyaratan izin dan barcode dari Kominfo. Kami mendukung aturan ini untuk menjaga keindahan kota dan menghindari kekumuhan,” ujarnya.
[Ard|Ads]