Infokaltim,id Tenggarong- Ketua sementara DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Farida, menekankan urgensi pengelolaan dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan agar dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penyaluran dana pokir harus didasarkan pada data akurat dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Farida menjelaskan bahwa dana pokir seharusnya disalurkan sesuai dengan hasil reses anggota dewan, yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Pengelolaan pokir ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, berdasarkan data yang diperoleh dari reses dan disampaikan secara resmi dalam Musrenbang dan RKPD,” ujar Farida, Rabu (4/9/2024).
Salah satu masalah yang sering terjadi, menurut Farida, adalah distribusi pokir yang tidak merata atau bahkan salah sasaran.
Karena itu, Ia mengingatkan pentingnya memastikan dana pokir dari satu daerah pemilihan (dapil) tidak digunakan di dapil lain.
“Jangan sampai pokir dari dapil 1 digunakan untuk dapil 2, sehingga pembangunan tidak maksimal,” lanjutnya.
Farida juga menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan dana pokir. Ia mengingatkan anggota dewan agar tidak mengulangi kesalahan seperti kasus penyalahgunaan dana pokir di Jambi, yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kata dia, kasus tersebut melibatkan penggunaan dana pokir sebagai uang mahar untuk “ketok palu” dalam pengesahan anggaran, sebuah peringatan yang disampaikan dalam sosialisasi bersama DPRD Kukar pada 3 September 2024.
Farida juga mengingatkan, anggota dewan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana pokir digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
[Adv|DPRD Kukar]