Infokaltim.id, Samarinda- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur tengah meninjau ulang pendekatan inklusif dalam program kepemudaan, menyusul minimnya keterlibatan pemuda penyandang disabilitas meskipun jalur khusus telah tersedia.
“Kami sudah sediakan ruang, kuota, bahkan forum di tingkat daerah. Tapi kenyataannya, partisipasi masih jauh dari harapan. Ini menjadi bahan evaluasi penting,” ujar Rusmulyadi, Subkoordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Dispora Kaltim, pada Senin (23/6/2025).
Sebagai satu-satunya provinsi yang telah membentuk Forum Pemuda Disabilitas Indonesia di level daerah, Dispora Kaltim telah menyediakan akses khusus dalam berbagai pelatihan, termasuk program pengembangan keterampilan hidup.
Namun, angka keikutsertaan pemuda disabilitas belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurut Rusmulyadi, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan akses, melainkan pada aspek komunikasi dan hubungan emosional antara institusi pemerintah dan komunitas disabilitas.
“Surat keputusan kepengurusan forum sudah kami keluarkan dan pertemuan sudah digelar. Tapi komunikasi belum berjalan lancar. Barangkali karena hubungan personal yang belum cukup terjalin,” jelasnya.
Dispora telah mencoba berbagai cara untuk membangun keterlibatan, mulai dari undangan resmi hingga pendekatan langsung ke organisasi disabilitas.
Namun demikian, tingkat partisipasi masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaksanaan program ditunda apabila jumlah peserta dari kalangan disabilitas belum mencukupi.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keseriusan Dispora dalam menjalankan prinsip inklusi secara nyata, bukan sekadar simbolik.
“Kami ingin kehadiran mereka bukan sekadar angka. Kami ingin mereka aktif terlibat dan menjadi bagian dari proses pembangunan kepemudaan,” tegas Rusmulyadi.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana organisasi pemuda disabilitas juga diharapkan lebih responsif dan aktif memanfaatkan peluang yang sudah terbuka.
Dispora Kaltim berharap terbentuknya pola sinergi yang lebih solid antara pemerintah dan komunitas disabilitas agar program-program inklusif benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
“Inklusi tidak bisa berjalan sepihak. Harus ada kerja sama yang sejajar agar dampaknya bisa dirasakan semua pihak,” tutupnya.
[Anr|Anl|Dispora Kaltim]