Infokaltim.id, Samarinda- PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang berperan sebagai simpul logistik utama di Kaltim, tengah menjadi perhatian setelah pelaku usaha menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan penghubung kawasan yang mengalami kerusakan parah serta ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.
Kerusakan jalan menuju KKT dianggap menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha serta mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem logistik menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan menyatakan pihaknya akan segera mendorong koordinasi antar instansi terkait untuk mempercepat perbaikan jalan nasional tersebut.
Dia menegaskan bahwa kondisi jalan yang buruk tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Karena jalan ini merupakan jalan nasional, kami akan berupaya mendorong Balai Jalan agar segera melakukan perbaikan,” ujarnya pada Minggu (29/6/2025).
Tak hanya soal infrastruktur, Firnadi juga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional KKT yang masih minim.
Ia mengimbau manajemen perusahaan agar tidak hanya fokus pada aspek operasional semata, tetapi juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal serta meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan teknologi terbaru.
“Tenaga kerja lokal harus mendapat ruang untuk berkembang, tidak hanya sekadar bekerja, tapi juga dibekali kemampuan dan teknologi modern supaya bisa bersaing,” tegas politisi dari PKS tersebut.
Meski begitu, Firnadi mengapresiasi kontribusi KKT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusahaan yang merupakan hasil kolaborasi antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo ini dinilai punya potensi besar sebagai pilar logistik regional di Kalimantan Timur.
“Kami mencatat perkembangan yang cukup baik. Apabila nantinya dilengkapi fasilitas gudang dan sistem pendukung lain, daya saing logistik kita akan semakin meningkat,” tambahnya.
DPRD Kaltim melalui Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja BUMD dan mitra swasta agar lebih transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Menurut Firnadi, orientasi bisnis perusahaan daerah tidak cukup hanya fokus pada pendapatan.
“Pengelolaan aset daerah harus memberikan dampak luas, tidak hanya soal PAD, tapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.