Infokaltim.id, Tenggarong- Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyoroti belum masuknya isu pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.
Menurut Sri, visi dan misi Bupati Kukar yang dipaparkan dalam rancangan RPJMD memang telah menitikberatkan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, belum terlihat perhatian khusus terhadap program pemberdayaan perempuan.
“Sebagai representasi 30 persen keterwakilan perempuan, saya tidak melihat ada program prioritas untuk pemberdayaan perempuan dalam paparan tadi. Padahal ini penting,” tegasnya.
Sri menilai isu perempuan kepala keluarga (PEKKA) seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Berdasarkan data program Pekka yang baru diluncurkan, terdapat sekitar 46 ribu perempuan kepala keluarga di 20 kecamatan se-Kukar.
Ia memperkirakan jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi karena belum semua tercatat secara resmi.
“Data itu bisa lebih banyak lagi kalau semua benar-benar teridentifikasi. Dan ini seharusnya bisa menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Kukar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Sri juga menyinggung angka kemiskinan di Kukar yang masih berada di kisaran 7,8 persen. Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka tersebut.
Sri berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD final.
“Harapan kita pemerintah menganggap penting program pembangunan yang lebih responsif terhadap isu gender agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat kita,” tutupnya.
[rfr|anl|adv dprd kukar].