Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud, kembali menegaskan urgensi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap berpijak pada prinsip mandatory spending, dengan prioritas utama pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Namun, Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terbatas pada ketiga sektor tersebut.
Menurutnya, meningkatnya risiko bencana di Kaltim menuntut perhatian lebih pada mitigasi dan perlindungan lingkungan.
Ancaman banjir, longsor, serta kebakaran hutan dan lahan, kata Hasanuddin, merupakan alarm serius yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.
“Pembangunan di Kaltim harus selalu berperspektif lingkungan. Kita tidak punya pilihan lain selain memperkuat mitigasi,” tegasnya.
Beberapa kewenangan terkait perizinan lingkungan memang berada di tangan pemerintah pusat.
Hasanuddin menekankan bahwa pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam pengawasan dan pengendalian risiko.
Dia mengingatkan bahwa kondisi fiskal yang dinamis serta intensitas bencana yang tinggi membuat isu lingkungan tidak bisa ditinggalkan begitu saja.
Hasanuddin bahkan menyinggung tragedi besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai peringatan bagi Kaltim agar lebih waspada.
“Saya tidak ingin Kaltim bernasib sama dengan apa yang terjadi di Sumatera,” ujarnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]