Infokaltim.id, Samarinda – Ketertinggalan pembangunan infrastruktur di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Dua daerah di hulu provinsi ini dinilai masih minim sentuhan pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyatakan bahwa prioritas pembangunan tahun ini difokuskan untuk menutup kesenjangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Ia menyoroti kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas publik di Kubar dan Mahulu yang dinilai belum dikelola secara optimal.
“Fokus utama kami tetap pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi namun sebelumnya belum mendapat perhatian memadai, khususnya di Kubar dan Mahulu,” ujar Salehuddin.
Dia menjelaskan, persoalan infrastruktur di lapangan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali provinsi.
Sebagian kerusakan atau kekurangan berada pada wewenang kabupaten maupun pemerintah pusat.
Karena itu, koordinasi antar-lini pemerintahan dianggap krusial agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Kewenangan memang terbagi, tetapi provinsi memiliki prioritas yang harus tetap dijalankan,” tegasnya.
Salehuddin juga menyinggung keterbatasan fiskal. Meski anggaran provinsi tidak sepenuhnya longgar, DPRD berkomitmen memastikan alokasi dana diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Kita menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun fokus tetap sama. Pengawasan DPRD sangat penting agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” katanya menambahkan.
[anr|anl|ads dprd kaltim]