Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Samarinda M. Ardiansyah menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi pada operasional insinerator pengelolaan sampah, pihaknya masih melakukan pendalaman informasi termasuk sistem kerja petugas serta pembagian tugas di fasilitas tersebut.
Menurutnya, kejelasan teknis pekerjaan penting agar tidak muncul ketimpangan antara beban kerja dengan gaji yang diterima pekerja.
“Operasional insinerator pengelolaan sampah menyusul kabar mundurnya sejumlah pekerja. Isu ini dikaitkan dengan persoalan upah serta beban kerja yang dinilai belum seimbang dengan tugas di lapangan,” ungkapnya.
Dia pun mendapatkan informasi bahwa secara teknis pekerjaan juga belum jelas, dan gajipun tidak sesuai dengan beban kerja. Pihaknya akan mempertanyakan hal ini kepada instansi terkait.
Ardiansyah menjelaskan, secara konsep insinerator difungsikan untuk membakar sampah residu yang tidak memiliki nilai guna. Sementara jenis sampah seperti plastik dan kardus seharusnya melalui proses pemilahan sebelum masuk tahap pembakaran.
“Jika pekerja tidak hanya bertugas membakar sampah tetapi juga memilah, kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan upah,” pungkasnya.
“Kalau memang tugasnya berat, harusnya gajinya juga sesuai dengan analisis beban kerja,” tegasnya.
Selain aspek pengupahan, Ardiansyah menekankan pentingnya perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja di sektor pengelolaan sampah. Risiko kesehatan yang tinggi menuntut adanya fasilitas pendukung seperti alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Alat perlengkapan safety seperti masker, sarung tangan, hingga sepatu boot harus disediakan secara penuh. Kewajiban tersebut tidak semestinya dibebankan kepada pekerja yang setiap hari berhadapan dengan limbah.
“Pentingnya peran masyarakat dalam mengelola sampah. Kesadaran untuk memilah dan mengurangi sampah dinilai menjadi kunci agar beban pengelolaan tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah,” tuturnya.