Infokaltim.id, Bontang – Persoalan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pemerintah segera mempercepat penerapan sistem retribusi digital agar pengelolaan pasar lebih transparan dan efisien.
Hal itu disampaikan Rustam usai mengikuti pembahasan bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP). Dalam rapat tersebut, DPRD mengevaluasi capaian retribusi dari tiga pasar utama milik pemerintah, yakni Pasar Loktuan, Pasar Taman Rawa Indah, dan Pasar Telihan.
Menurut Rustam, target PAD dari sektor pasar mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya disebut masih jauh dari target.
“Realisasi sementara baru sekitar Rp400 sampai Rp500 jutaan. Artinya memang masih perlu pembenahan serius,” kata Rustam.
Ia menilai pola pembayaran tunai masih menjadi salah satu penyebab potensi kebocoran pendapatan daerah. Karena itu, DPRD mendorong penerapan sistem pembayaran non tunai berbasis barcode maupun aplikasi digital.
“Sekarang semua sudah serba digital. Kalau masih tunai, potensi loss pendapatan tetap ada. Jadi memang harus diarahkan ke sistem non tunai,” ujarnya.
Rustam menyebut pemerintah daerah dapat menggandeng perbankan untuk mendukung sistem tersebut. Selain meningkatkan akuntabilitas, digitalisasi juga dinilai dapat mengedukasi masyarakat agar terbiasa bertransaksi secara elektronik.
Tak hanya soal sistem pembayaran, Komisi B juga menyoroti besaran tarif parkir dan sewa lapak yang dianggap perlu dievaluasi. Meski demikian, Rustam menegaskan perubahan tarif wajib melalui kajian agar tidak memberatkan pedagang.
“Kenaikan retribusi tidak bisa asal naik. Harus ada kajian dulu sebelum revisi aturan dilakukan,” tandasnya.
[ayu|anl|adv dprd bontang]