Infokaltim.id, Bontang– Kapal Ro-Ro yang dikelola PT Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dinilai belum mampu memberikan keuntungan optimal bagi Pemerintah Kota Bontang. Komisi B DPRD Bontang mendesak evaluasi menyeluruh agar aset daerah tersebut tidak terus menjadi beban keuangan maupun persoalan bagi perusahaan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan pengelolaan bisnis kapal Ro-Ro sejauh ini belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Padahal, aset tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan sekaligus menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harus ada pembenahan tata kelolanya. Jangan sampai aset daerah terus menjadi beban,” kata Rustam.
Politisi Golkar tersebut menyoroti belum signifikannya dividen yang diterima pemerintah daerah dari bisnis kapal Ro-Ro. Kondisi itu, menurutnya, menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya menyasar aspek bisnis, tetapi juga manajemen hingga standar operasional perusahaan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui persoalan yang membuat aset daerah belum mampu menghasilkan keuntungan sesuai harapan.
Rustam turut meminta Dewan Pengawas PT AUJ lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan. Dewan Pengawas dinilai memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan profesional sekaligus mendorong perbaikan apabila ditemukan persoalan dalam operasional perusahaan.
“Saya berharap Dewan Pengawas ikut turun tangan melakukan evaluasi agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Menurut Rustam, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semestinya mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat. Karena itu, aset yang dikelola perusahaan daerah harus diarahkan menjadi sumber keuntungan, bukan justru menimbulkan persoalan berkepanjangan.
Pembenahan, lanjut dia, harus mencakup seluruh aspek operasional dan tata kelola bisnis kapal Ro-Ro. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan pengawasan yang kuat, aset tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi bisnis yang sehat serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kota Bontang.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah pembenahan tata kelola supaya perusahaan bisa memberikan manfaat kepada daerah,” tegas Rustam.
[ayu|anl|adv dprd bontang]