Infokaltim.id, Bontang – Tumpang tindih proyek infrastruktur di Kota Bontang dinilai bukan sekadar persoalan koordinasi, melainkan akibat belum adanya sistem data terpadu yang mampu menghubungkan seluruh informasi jaringan utilitas kota. Persoalan ini menjadi sorotan tajam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Bontang dalam pembahasan dokumen tata ruang.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, menilai pemerintah daerah harus segera membangun sistem informasi berbasis digital map yang memuat seluruh data infrastruktur kota dalam satu platform. Menurutnya, sistem tersebut akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efisien, dan bebas dari tumpang tindih pekerjaan.
Ia menjelaskan, data jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sumber daya air, telekomunikasi, hingga berbagai utilitas lainnya seharusnya dapat diakses secara digital sehingga setiap instansi memiliki referensi yang sama sebelum melaksanakan proyek di lapangan.
“Kalau saya bertanya tentang jaringan SPAM, maka seharusnya langsung muncul dalam peta digital, mulai jaringan perpipaan, sistem pengelolaan sampai pemeliharaannya. Itulah fungsi sistem data dalam mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Joni saat rapat pembahasan RTRW di Ruang Rapat DPMPTSP Bontang, Selasa (28/7/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama data masih tersimpan secara terpisah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), pembangunan akan terus dibayangi ego sektoral. Akibatnya, sinkronisasi antarinstansi sulit terwujud dan pekerjaan di lapangan kerap saling bertabrakan.
Ia mencontohkan kondisi yang selama ini sering terjadi ketika satu instansi selesai menggali jalan untuk memasang jaringan pipa, namun tidak lama kemudian lokasi yang sama kembali dibongkar oleh instansi lain karena tidak memiliki informasi mengenai utilitas yang telah terpasang.
“Kalau sistem data terintegrasi belum kita miliki, ego sektoral akan terus berjalan. Baru selesai gali pipa, datang pekerjaan lain yang kembali menggali. Akhirnya saling merusak,” tegasnya.
Joni menambahkan, keberadaan pusat data digital tidak hanya mempermudah proses perencanaan, tetapi juga mempercepat pengawasan, pemeliharaan aset daerah, hingga pengambilan keputusan dalam pembangunan. Melalui satu aplikasi, seluruh jaringan utilitas dapat diketahui tanpa harus mencari data secara manual di setiap perangkat daerah.
Ia meyakini pembangunan Kota Bontang akan lebih tertata apabila seluruh jaringan infrastruktur terdokumentasi dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Sebaliknya, tanpa pembenahan sistem data, persoalan tumpang tindih proyek diprediksi akan terus berulang.
“Sampai kapan pun kalau sistem itu tidak dibangun, saya yakin pembangunan Kota Bontang tidak akan pernah tertata dengan baik dan sulit dikendalikan,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengakui sistem digital terintegrasi sebagaimana diusulkan Pansus memang belum dimiliki pemerintah daerah.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa konsep penataan jaringan utilitas sebenarnya telah dirancang sejak 2012 melalui pembangunan sistem ducting. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat program tersebut belum dapat diwujudkan secara menyeluruh.
“Perencanaannya sudah ada sejak 2012. Hanya saja kebutuhan anggarannya sangat besar sehingga belum dapat direalisasikan sepenuhnya,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Bowo, Dinas PUPR tengah menyusun skema penataan utilitas secara bertahap dengan memanfaatkan ruang di bawah median jalan. Konsep tersebut diharapkan mampu meminimalkan pembongkaran bahu jalan maupun halaman milik warga ketika dilakukan pemasangan atau perbaikan jaringan.
Ia mengatakan rancangan tersebut terinspirasi dari penataan utilitas di kawasan Tugu Yogyakarta yang menempatkan jaringan listrik, telekomunikasi, dan berbagai utilitas lain dalam satu koridor bawah tanah.
“Kami mencoba menyusun perencanaan secara bertahap. Prioritasnya dimulai dari jalan-jalan utama melalui median jalan sehingga proses pembangunan tidak banyak mengganggu fasilitas yang sudah ada,” jelasnya.
Meski demikian, Bowo mengakui tantangan terbesar bukan hanya membangun jaringan utilitas baru, tetapi juga menginventarisasi seluruh jaringan yang sudah terpasang sebagai dasar penyusunan sistem informasi infrastruktur terpadu.
Melalui pembahasan RTRW, Pansus DPRD Bontang berharap pembangunan digital map infrastruktur dapat dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan strategis penataan ruang. Dengan sistem tersebut, pembangunan di Kota Bontang diharapkan lebih efektif, terkoordinasi, serta mampu mengakhiri praktik tumpang tindih proyek yang selama ini kerap terjadi.
[ayu|anl|adv dprd bontang]