Infokaltim.id, Penajam- Salah satu program Presiden Prabowo Subianto membangun sekolah rakyat (SR) diseluruh kabupaten/kota kini sebagian telah beroperasi dan sedang dalam proses pembangunan.
Diantaranya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah dilakukan finalisasi teknis oleh Tim Satuan Kerja Sarana dan Prasarana (Satker Sapras) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) telah meninjau lahan yang disiapkan di Kelurahan Lawe-Lawe.
Kepala Dinas Sosial PPU, Ainie menyebutkan, bahwa tim Satker Sapras Kementerian PU turun langsung ke lokasi sekitar dua minggu lalu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi, posisi, serta batas lahan sebelum pekerjaan land clearing dan cut and fill dilaksanakan sesuai detail engineering design (DED) final.
“Dua minggu yang lalu sudah ditinjau dari Satker Sapras wilayah Kementerian PU Kaltim sekaligus survei letak batas tanah,” ujarnya, Selasa (06/10/2026).
Dia menambahkan, bahwa DED final akan menjadi acuan pekerjaan teknis, termasuk menentukan ketinggian lahan hingga volume tanah yang perlu dipotong dalam proses cut and fill.
Ainie mengatakan Dinas PU sebenarnya sudah siap melakukan land clearing. Namun, pekerjaan tersebut masih menunggu DED final agar pengerjaan lahan sesuai kebutuhan pembangunan dan tidak perlu dilakukan dua kali.
Selain itu, kata Ainie, tim Kementerian PU terus memantau perkembangan lahan yang telah disiapkan Pemkab PPU. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kondisi lahan dinilai siap memasuki tahap pembangunan setelah perencanaan teknis rampung.
“Untuk Dinas PU sesungguhnya sudah siap untuk melakukan land clearing, tapi PU pasti melihat DED finalnya, supaya tidak berkerja dua kali,” tuturnya.
Berdasarkan peninjauan lapangan, kata Ainie bahwa lokasi dan struktur tanah sangat baik dan pembangunan SR bakal dilakukan. Berdasarkan informasi tim perencana, pembangunan Sekolah Rakyat ditarget mulai Oktober-November 2026. Proyek tersebut diproyeksikan selesai sekitar Juli-Agustus 2027.
Sementara terakit anggaran, Ainie menyampaikan bahwa nominal pembangunan belum dipastikan berapa nominalnya, karena masih menunggu angka final dari Kementerian PU. Sebelumnya, pemerintah daerah telah memperoleh gambaran kisaran anggaran, tetapi nilainya belum ditetapkan secara resmi.
“Itu belum diinformasikan ke kami secara final,” tutupnya.
[ard|anl|adv kmf ppu]