Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ.
Dalam Surat Edaran tersebut mengatur pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah berbasis 14 indikator yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui SE tersebut, Pemda diberi kewenangan membentuk Satgas MBG lintas OPD untuk melakukan inspeksi bersama BGN. Hasil inspeksi akan menentukan status operasional SPPG dengan katergori layak dilanjutkan, layak dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, menjelaskan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab PPU untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga asupan gizi bagi siswa tercukupi sehingga berpengaruh pada meningkatnya kualitas SDM sejak usia dini.
“Disdikpora PPU berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kami pastikan koordinasi dengan satuan pendidikan berjalan agar program tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik,” ujar Durajat.
Saat ini terdapat 12 SPPG aglomerasi aktif di PPU dengan total 21.534 siswa penerima manfaat. Rinciannya 7 SPPG di Kecamatan Penajam, 2 di Sepaku, 2 di Babulu, dan 1 di Waru.
Untuk wilayah terpencil terdapat 10 SPPG, dengan 1 yang telah aktif di Jenebora melayani SMPN 15 PPU, SDN 007, 035, dan 029.
Pengawasan berbasis 14 indikator ini diharapkan memastikan MBG berjalan optimal dalam meningkatkan pemenuhan gizi, kesehatan, konsentrasi belajar, dan mewujudkan generasi PPU yang sehat dan cerdas.
Pemkab PPU mengikuti sosialisasi kebijakan itu secara daring via Zoom di Ruang Rapat Sekda, Lantai II Kantor Bupati PPU, yang dipimpin Sekretaris Daerah PPU, Tohar, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, dan dihadiri Disdikpora serta OPD terkait.