Infokaltim.id, Penajam – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperluas jangkauan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui keterlibatan petugas yang memiliki akses IKD Plus. Upaya ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan tidak hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga di desa dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan saat ini terdapat sekitar 42 petugas yang telah memiliki akses IKD Plus. Mereka dapat membantu proses aktivasi identitas digital masyarakat di berbagai lokasi selama tersedia jaringan
internet yang memadai.
“Untuk aktivasi IKD, masyarakat bisa datang ke kantor Disdukcapil. Kami juga turun langsung ke desa dan kelurahan apabila mendapatkan undangan dari pemerintah setempat,” kata Waluyo.
Menurutnya, keberadaan petugas yang memiliki akses IKD Plus menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga tidak harus selalu datang ke kantor Disdukcapil untuk mengaktifkan identitas digital.
“Kami memiliki sekitar 42 anggota yang sudah mempunyai akses IKD Plus. Jadi, pelayanan tidak harus selalu dilakukan di kantor. Kami bisa membantu masyarakat di desa, kelurahan, atau tempat lain yang memungkinkan, selama persyaratan dan prosedur verifikasi terpenuhi,” jelasnya.
Waluyo menyebut proses aktivasi IKD sebenarnya relatif cepat. Apabila aplikasi sudah terunduh dan jaringan internet dalam kondisi baik, prosesnya dapat diselesaikan kurang dari 10 menit.
Masyarakat terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store. Selanjutnya, pengguna mengikuti tahapan pendaftaran dengan memasukkan data kependudukan yang diperlukan. Setelah proses pendaftaran, petugas akan melakukan verifikasi wajah dan pemindaian kode QR untuk mengaktifkan akun IKD.
Meski prosesnya singkat, Waluyo menegaskan aktivasi IKD saat ini belum sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan petugas Disdukcapil. Sebab, tahapan verifikasi masih membutuhkan akses khusus dari petugas yang memiliki kewenangan.
Ia menjelaskan peluang perluasan pelayanan juga terbuka apabila sebagian kewenangan administrasi kependudukan dapat dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan, desa, maupun kelurahan. Namun, pelimpahan kewenangan tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk melalui peraturan bupati. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana juga diperlukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Waluyo berharap dukungan petugas dan pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses aktivasi IKD.
“Dengan semakin luasnya jangkauan pelayanan, pemanfaatan identitas digital di berbagai kebutuhan administrasi kependudukan juga diharapkan meningkat,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]