Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani meminta perusahaan PT Rea Kaltim Plantations (RKP) segera memenuhi kewajibannya terhadap pembangunan kebun masyarakat di Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut.
Ahmad Yani menyebutkan bahwa kewajiban Manjemen PT RKP harus menyediakan fasilitasi kebun masyarakat, kepastian lahan, pola fasilitasi, serta langkah penyelesaian yang dapat disepakati bersama.
Ahmad Yani menekankan pentingnya mencari jalan tengah melalui dialog dan musyawarah agar kepentingan masyarakat dan perusahaan dapat dipertemukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan, sementara kegiatan investasi juga dapat berjalan sesuai peraturan,” ujar Ahmad Yani.
Dia juga mendorong agar persoalan yang dibahas tidak berlarut-larut dan dapat ditindaklanjuti melalui kesepakatan yang jelas serta mengakomodasi kepentingan para pihak.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, bahwa persoalan pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan persentase 20 persen, termasuk status lahan, pola kemitraan, dan alternatif usaha produktif.
“Karena masyarakat mengeluhkan bahwa pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat di wilayah yang sudah dibahas bersama sampai saat ini masih belum terealisasi,” ungkapnya.
Meski kata Yani pihak perusahaan menjelaskan sejumlah alternatif pola kemitraan usaha produktif serta opsi pemanfaatan lahan yang sedang dipertimbangkan.
Dia menekankan agar proses penyelesaian persoalan tersebut agar masyarakat di sekitar wilayah perkebunan memperoleh manfaat ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
[ard|adv]