Infokaltim.id, Penajam – Perubahan nama jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menimbulkan persoalan bagi warga. Selain berpotensi menghilangkan nama yang telah melekat dengan sejarah kawasan, perubahan tersebut membuat alamat pada dokumen kependudukan tidak lagi sesuai dengan penamaan di lapangan.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, meminta pemerintah daerah mengevaluasi proses pergantian nama jalan yang dinilai belum melibatkan masyarakat setempat.
Menurutnya, keputusan mengubah nama jalan semestinya didahului musyawarah dengan warga dan tokoh masyarakat yang memahami sejarah wilayahnya.
Ia menilai nama jalan yang telah digunakan selama puluhan tahun bukan sekadar penunjuk lokasi, melainkan bagian dari identitas lingkungan yang dikenal masyarakat.
Jamaluddin mencontohkan penamaan jalan di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam. Kawasan tersebut memiliki beberapa nama jalan yang sudah lama digunakan warga, di antaranya Jalan Salolemo dari arah Sidorejo menuju Tanjung Tengah, Jalan Manunggal yang berkaitan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta Jalan Pondok Maryam menuju RT 3 Pejala.
Nama-nama itu, kata dia, memiliki latar belakang tersendiri dan telah menjadi penanda wilayah bagi masyarakat. Karena itu, perubahan tanpa pembahasan bersama dinilai berisiko menghapus jejak sejarah yang selama ini dikenal warga.
“Pemerintah perlu mendengar masyarakat sebelum menetapkan nama baru. Warga dan tokoh setempat tentu lebih memahami asal-usul serta nama yang sudah lama digunakan di lingkungannya,” kata Jamaluddin.
Dampak perubahan juga dirasakan dalam urusan administrasi dan pencarian alamat. Data alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga berpotensi tidak sesuai dengan nama jalan yang terpasang di lokasi.
Jamaluddin mencontohkan Jalan Pondok Maryam yang kini disebut berganti nama menjadi Jalan Pariwisata. Perbedaan penamaan tersebut dapat menyulitkan warga maupun pihak lain yang mencari alamat, termasuk kurir pengiriman barang.
Ketika alamat tujuan masih menggunakan nama lama, sementara penanda jalan di lapangan sudah berubah, pencarian lokasi bisa terhambat. Persoalan serupa juga berpotensi muncul pada layanan yang mengandalkan kesesuaian data alamat.
“Misalnya warga mencantumkan Jalan Pondok Maryam, tetapi saat dicari kurir justru menemukan Jalan Pariwisata. Perbedaan seperti ini bisa membingungkan. Karena itu, perubahan nama harus dibicarakan dan disosialisasikan lebih dahulu,” ujarnya.
Jamaluddin meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menjelaskan dasar perubahan sekaligus menampung keberatan warga. Evaluasi juga diperlukan agar penamaan baru tidak mengabaikan nama lama yang memiliki nilai historis.
Ia berharap pemerintah lebih cermat dalam menetapkan nama jalan, terutama di kawasan yang sudah memiliki identitas dan riwayat penamaan sendiri. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan tersebut dapat diterima sekaligus tidak menimbulkan persoalan baru pada administrasi alamat warga.
[say|adv dprd ppu]