Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memproyeksikan belum dapat mengakomodir usulan pembangunan gedung kantor baru bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2027 mendatang. Kebijakan penundaan ini diambil akibat keterbatasan anggaran daerah yang belum pasti sampai saat ini.
Kondisi infrastruktur perkantoran di lingkungan Pemkab PPU sendiri saat ini masih menghadapi keterbatasan. Sejumlah instansi pemerintah daerah tercatat belum memiliki gedung kantor permanen yang representatif. Beberapa OPD bahkan terpaksa menyewa gedung, menumpang di kantor dinas lain, hingga memanfaatkan fasilitas publik, seperti yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, menyampaikan bahwa meskipun usulan pengadaan dan pembangunan gedung perkantoran baru selalu diajukan setiap tahunnya, realisasinya belum bisa dieksekusi pada 2027.
“Untuk tahun depan belum, memang untuk pembangunan gedung-gedung kantor dalam skema kita belum diusulkan, karena kita usulkan untuk kebutuhan belanja-belanja yang prioritas terlebih dahulu untuk infrastruktur seperti itu belum kita alokasikan,” ungkapnya.
Muhajir mengakui pada rapat pembahasan forum konsultasi publik lalu, banyak OPD di Kabupaten PPU yang mengusulkan pembangunan gedung kantor permanen.
“Dalam rapat pembahasan kemarin banyak OPD yang mengusulkan pembangunan kantor, kita juga lakukan diskusi dengan pimpinan, banyak skema yang bisa kita manfaatkan seperti gedung bersama,” ujarnya.
Muhajir menegaskan, Pemkab PPU tetap menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kerja seluruh OPD yang masih menumpang maupun memanfaatkan gedung pihak ketiga.
Rencana penyediaan gedung kantor yang memadai dan terpadu tetap masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Diharapkan program fisik pembangunan sarana perkantoran ini dapat direalisasikan secara bertahap setelah kondisi kemampuan keuangan daerah kembali stabil dan mencukupi.
Melalui penyesuaian skala prioritas APBD ini, Pemkab PPU memastikan bahwa alokasi anggaran daerah dapat terdistribusi secara maksimal untuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan masyarakat.
[say|anl|anl adv kmf ppu]