Infokaltim.id, Samarinda– Anggota DPRD Samarinda, Iswandi memberi dukungan terhadap kebijakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bakal beroperasi 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. Menurutnya, pelayanan bahan bakar minyak (BBM) disejumlah SPBU tersebut terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengurai antrean yang saat ini masih terjadi.
“Langkah menjadikan SPBU beroperasi selama 24 jam sangat bagus guna mengurai kemacetan dan kepadatan antrean warga, yang hingga saat ini masih terjadi,” pungkasnya.
Iswandi menyebutkan, bahwa kebijakan jam operasional penuh ini kemungkinan besar bersifat sementara atau insidentil untuk meredam eskalasi antrean yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Meski, kata Iswandi ada beberapa SPBU di Kota Samarinda yang sudah beroperasi 24 jam melayani kebutuhan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut apabila bertambahnya SPBU yang melayani 24 jam tentu mendapatkan dukungan dari DPRD Samarinda.
“Kalau ada beberapa tempat yang beroperasi 24 jam tentu itu lebih bagus dan menunjukkan respons cepat, meskipun saya rasa itu masih bersifat sementara melihat kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Iswandi menyoroti perihal kecukupan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sering kali dikeluhkan menipis menjelang akhir tahun. Berdasarkan perhitungan matematis dan rumusan resmi, menurutnyabkuota yang dialokasikan sebenarnya sudah cukup apabila tepat sasaran.
Namun, masalah klasik di lapangan muncul akibat adanya praktik-praktik kecurangan seperti aksi pengetapan liar yang kemudian dijual kembali secara ilegal ke sektor industri maupun pihak yang tidak berhak. Akibatnya, alokasi kuota tahunan sering kali terasa kurang dan kedodoran pada bulan-bulan terakhir.
Oleh karena itu, pihak legislatif mendorong adanya penghitungan ulang secara komprehensif terhadap volume kendaraan yang terus bertambah setiap bulannya di Samarinda.
“Data kuota kita itu masih data mungkin 3-4 tahun yang lalu. Sementara tiap tahun kendaraan kan bertambah terus. Dilihat lagi data terbaru atau data lama ini,” tegas Iswandi
Data kuota yang digunakan selama ini dinilai perlu disesuaikan dengan pertumbuhan kendaraan riil agar distribusi energi di daerah dapat berjalan secara seimbang, adil, dan merata bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
[tra|adv]