Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim mengkritik pihak PLN yang hingga kini masih memberlakukan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali selama berbulan-bulan di Kota Samarinda.
Rohim menyebutkan, pihak manajemen dianggap tidak profesional dalam menyikapi keluhan masyarakat yang kerap dirugikan atas kebijakan tersebut.
“Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf atau alasan teknis, melainkan memberikan pertanggungjawaban nyata dalam bentuk ganti rugi serta pemotongan tagihan listrik bulanan bagi pelanggan yang dirugikan,” ungkapnya.
Dia pun mempertanyakan, mengapa informasi yang diterima masyarakat hanya permintaan maaf dan gangguan sistem sehingga sedang dalam proses perbaikan.
“Secara teknis detailnya kita tidak tahu sampai berbulan-bulan, tapi anehnya sudah berbulan-bulan tapi tak kunjung selesai proses perbaikannya,” tegasnya.
Politisi PKS itu menilai bahwa keluhan masyarakat yang mengalami gangguan aktivitas harian hingga kerugian material akibat alat elektronik rusak harus direspon PLN dengan pemenuhan hak-hak konsumen secara adil.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) monopoli dengan basis pelanggan pasti serta pendapatan rutin bulanan, PLN seharusnya menunjukkan profesionalisme tinggi dan tanggung jawab penuh.
“Kalau memang PLN betul-betul bertanggung jawab atas ketidaknyamanan dan kerugian masyarakat, mereka harus memberikan kompensasi nyata dalam bentuk pemotongan tagihan listrik,” tuturnya.
Dia mengusulkan adanya potongan hingga 50 persen dari tagihan bulanan pelanggan di Samarinda sebagai bentuk ganti rugi atas pemadaman yang terjadi berulang kali.
Rohim mengkritik keras alasan klasik terkait kerusakan pembangkit yang terus diulang-ulang oleh manajemen PLN tanpa solusi konkret. Menurutnya, untuk skala perusahaan sebesar PLN, proses perbaikan atau peremajaan komponen pembangkit seharusnya dapat tuntas dalam waktu wajar.
Menurutnya, pemadaman berkepanjangan yang tidak kunjung usai mengindikasikan adanya masalah mendasar pada profesionalisme dan tata kelola internal operasional.
“Informasinya PLN mengalami kerugian. Berarti memang ada masalah manajemen, ketidakprofesionalan dalam tubuh PLN,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda melayangkan dua tuntutan utama kepada manajemen PLN. Pertama, PLN wajib segera menuntaskan persoalan teknis pemadaman listrik secara permanen tanpa menunda-nunda. Kedua, merealisasikan skema kompensasi pemotongan tagihan bagi warga Samarinda.
[tra|adv]