Jumat, November 20, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Sebut Anggaran Porprov Sudah Dihitung, TC Tak Masuk DPA Jadi...

DPRD PPU Sebut Anggaran Porprov Sudah Dihitung, TC Tak Masuk DPA Jadi Catatan

Infokaltim.id, Penajam – Alokasi Rp5,7 miliar untuk mendukung kontingen Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 dinilai cukup oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. Namun, tidak masuknya biaya pemusatan latihan atau training center (TC) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi catatan yang perlu diperhatikan.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan anggaran tersebut telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Nilainya muncul setelah kebutuhan yang semula diajukan dalam jumlah lebih besar dirasionalisasi berdasarkan perhitungan tim teknis pemerintah daerah.

Menurutnya, penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kontingen, mulai dari jumlah atlet hingga kebutuhan operasional selama mengikuti pertandingan di Kabupaten Paser.

“Anggaran itu tidak muncul begitu saja. Sebelumnya ada usulan dengan nilai cukup besar, kemudian dibahas bersama dan dihitung kembali sesuai kebutuhan. Dari hasil pembahasan itulah muncul alokasi Rp5,7 miliar,” ujar Raup.

Ia menilai dana yang telah disepakati tersebut cukup untuk mendukung kebutuhan operasional kontingen. Meski begitu, Raup memahami adanya keluhan dari sejumlah pengurus cabang olahraga terkait kebutuhan persiapan atlet, khususnya biaya TC yang tidak tercantum dalam DPA.

Raup bilang, persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi perencanaan dan komunikasi teknis antara pihak yang terlibat.

Ia menilai koordinasi sejak awal penting agar kebutuhan cabang olahraga dapat disampaikan dan diperhitungkan sebelum anggaran ditetapkan.

“Memang tidak ada peruntukan khusus untuk TC dalam DPA. Mungkin ada komunikasi awal yang belum berjalan maksimal atau ada hal teknis yang perlu diperbaiki. Tetapi anggaran yang sudah disepakati harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelasnya.

Raup menyebut kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran.

Seluruh kebutuhan tentu tidak mudah dipenuhi sekaligus ketika pemerintah harus menyesuaikan belanja dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Terkait pengawasan, DPRD tidak akan mengambil alih pelaksanaan teknis yang menjadi tanggung jawab Disdikpora dan pihak terkait, termasuk KONI.

Pertanggungjawaban penggunaan dana tetap mengikuti mekanisme pemeriksaan oleh pemerintah dan lembaga audit.

Raup mengatakan evaluasi dapat dilakukan setelah kegiatan selesai, dengan melihat realisasi belanja dan hasil pelaksanaan Porprov. DPRD ingin memastikan anggaran yang telah disediakan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberi dukungan terhadap kebutuhan kontingen.

“Setelah kegiatan berjalan, tentu ada mekanisme pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Kita perlu melihat hasil akhirnya, termasuk bagaimana anggaran yang sudah diberikan digunakan,” tutupnya.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 11
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 309,810