Infokaltim.id, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, menyayangkan proses pemekaran desa yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Proses itu sudah dibahas berulang kali, sudah disepakati dalam forum resmi, tetapi eksekusinya belum bergerak. Kondisi itu yang membuat Mahyudin angkat bicara.
“Saya menyayangkan kondisi ini. Padahal, pemerintah sebelumnya memiliki niat baik atas usulan teman-teman tim pemekaran desa,” kata Mahyudin.
Mahyudin menjelaskan, tim pemekaran awalnya mengusulkan pemekaran desa. Usulan itu lahir dari kebutuhan masyarakat di wilayah yang luas, dengan pelayanan yang semakin jauh dan penataan wilayah yang perlu dibenahi. Namun, dalam perjalanan pembahasan, usulan itu kemudian diubah menjadi kelurahan.
Perubahan itu kemudian dibahas dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam RDP itu, DPRD meminta agar usulan dikembalikan dari kelurahan menjadi desa. Permintaan itu sudah disetujui oleh semua pihak yang hadir.
Persetujuan itu bukan tanpa alasan. Status desa dinilai lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, karakter wilayah, serta kebutuhan pembangunan di lapangan.
Desa juga memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengelola wilayahnya.
Namun, kata Mahyudin, persetujuan itu belum diikuti tindak lanjut yang jelas. Kajian perubahan status yang menjadi syarat utama belum diperbarui. Akibatnya, proses pemekaran kembali tersendat.
“Inilah yang membuat saya mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap proses pemekaran desa,” tegas Mahyudin.
Mahyudin menyebut, ada tujuh desa yang diusulkan tim pemekaran, tetapi kemudian diarahkan menjadi kelurahan. Kini DPRD meminta statusnya dikembalikan menjadi desa.
Desa itu diantaranya di wilayah Penajam, yakni Desa Kayu Api, Saloloang, Tunan, Giripurwa, dan Tanjung Tengah. Ada juga dua desa di Kecamatan Waru.
Tujuh usulan itu bukan sekadar angka. Di baliknya ada harapan masyarakat yang ingin pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih merata, dan penataan wilayah yang lebih tertib. Jika prosesnya terus dibiarkan menggantung, harapan itu ikut tertunda.
Mahyudin berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. Proses pemekaran harus dikawal sampai tuntas, bukan hanya berhenti di meja rapat.
[say|adv dprd ppu]
