Infokaltim.id, Penajam– Pelaksanaan pertemuan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Jakarta mendapat sorotan dari Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman.
Ia mempertanyakan urgensi penyelenggaraan kegiatan koordinasi di luar daerah, sementara kondisi keuangan pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan dan efisiensi anggaran menjadi salah satu tuntutan dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Ishaq, kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi perusahaan dan pembahasan program TJSL sebenarnya dapat dilaksanakan di PPU.
Ia menilai, pemerintah daerah memiliki fasilitas pertemuan yang cukup representatif untuk menampung peserta kegiatan, termasuk hotel yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi koordinasi.
“Saat ini kondisi keuangan daerah sedang sulit. Pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi, berinovasi, dan mencari sumber-sumber PAD baru. Namun, kegiatan koordinasi justru dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya.
Ishaq mengatakan, penyelenggaraan kegiatan di luar daerah seharusnya memiliki alasan dan tujuan yang jelas, terutama apabila menggunakan anggaran pemerintah.
Jika kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, ia meminta hasil konkret yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat.
Menurutnya, kegiatan perjalanan dan pertemuan tidak boleh hanya berakhir sebagai agenda seremonial tanpa kejelasan manfaat bagi daerah.
“Kalau memang tujuannya mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tentu harus ada hasil konkret yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menilai, pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran, terlebih ketika kemampuan fiskal sedang terbatas.
Pengeluaran untuk kegiatan koordinasi perlu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, termasuk apakah pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, komitmen perusahaan, atau dukungan program yang dapat direalisasikan.
Ishaq juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kegiatan seremonial sebagai ukuran keberhasilan koordinasi.
Baginya, keberhasilan sebuah pertemuan harus dilihat dari tindak lanjut dan dampaknya terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Jangan hanya menghabiskan anggaran untuk pertemuan tanpa kejelasan manfaat dan hasil yang diperoleh,” tegasnya.
Ia menyarankan agar kegiatan Forum TJSL lebih banyak dilaksanakan di PPU selama tidak ada kebutuhan khusus yang mengharuskan pertemuan berlangsung di luar daerah.
Selain berpotensi menekan biaya perjalanan, pelaksanaan kegiatan di daerah juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Ishaq berharap pemerintah daerah lebih terbuka dalam menjelaskan tujuan, pembiayaan, dan hasil setiap kegiatan Forum TJSL.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran yang digunakan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
“Yang terpenting adalah apa hasil yang dibawa pulang dan sejauh mana hasil tersebut memberikan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.
[nly|adv dprd ppu]
