Infokaltim.id, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memasukkan kembali anggaran kajian perubahan status kelurahan menjadi desa.
Permintaan itu disampaikan karena anggaran tersebut tidak ditemukan dalam pembahasan anggaran. Padahal, kajian itu menjadi kunci agar proses pemekaran bisa berjalan.
“Kami sudah menyampaikan hal ini kepada BKAD agar anggaran untuk kajian perubahan tersebut dimasukkan kembali. Saat itu, BKAD berjanji akan mengakomodasi anggaran kajian perubahan dari kelurahan menjadi desa,” kata Mahyudin.
Perihal itu disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. DPRD menangkapnya sebagai komitmen. Namun, setelah dikonfirmasi kembali, anggaran itu ternyata tidak ada.
“Setelah saya konfirmasi kembali, ternyata anggaran tersebut tidak ada. Tidak ditemukan anggaran untuk kajian perubahan status kelurahan menjadi desa,” kata Mahyudin.
Mahyudin menjelaskan, kajian baru dibutuhkan karena kajian lama dibuat untuk perubahan menjadi kelurahan. Kajian lama itu tidak bisa dipakai lagi. Kajian harus diperbarui menjadi kajian perubahan dari kelurahan menjadi desa agar sesuai dengan kesepakatan terbaru dalam RDP.
Tanpa kajian yang diperbarui, proses perubahan status tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya. Kajian itu menjadi dasar hukum, dasar teknis, dan dasar perencanaan bagi pemerintah daerah.
“Kajian perubahan itu sebelumnya sudah direncanakan, tetapi ternyata anggarannya tidak dimasukkan kembali,” kata Mahyudin.
Mahyudin menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Jika anggaran terus tidak dimasukkan, pemekaran desa akan terus tertunda.
Masyarakat di tujuh wilayah usulan pemekaran pun harus menunggu lebih lama.
Mahyudin menitipkan pesan agar anggaran itu jangan sampai dihilangkan. Nilai yang sudah disepakati sebelumnya sekitar Rp250 juta.
“Saya hanya ingin menitipkan pesan kepada BKAD agar anggaran tersebut jangan sampai dihilangkan. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan nilai anggaran sekitar Rp250 juta,” kata Mahyudin.
Mahyudin berharap BKAD segera menindaklanjuti. Anggaran kajian harus kembali masuk agar proses pemekaran desa di PPU bisa dilanjutkan. DPRD, kata Mahyudin, akan terus mengawal sampai anggaran itu benar-benar ada.
[say|adv dprd ppu]
