Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pembahasan IKN, Persoalan Warga Dinilai Tumpang...

DPRD PPU Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pembahasan IKN, Persoalan Warga Dinilai Tumpang Tindih

Infokaltim.id, Penajam – Persoalan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dinilai masih menyisakan ketidakjelasan, terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat di kawasan yang masuk wilayah IKN.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan pelayanan pemerintah. Sebab, sebagian warga yang tinggal di kawasan IKN masih berstatus sebagai penduduk PPU dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) PPU.

“Di IKN ini statusnya masih abu-abu. Sementara masyarakat yang tinggal di sana masih berstatus sebagai warga PPU dan memiliki KTP PPU,” kata Irawan.

Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah, tetapi penanganannya berkaitan dengan kewenangan OIKN.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan yang perlu diselesaikan melalui koordinasi dan pembahasan bersama.

Irawan juga mengungkapkan bahwa DPRD PPU selama ini tidak mendapatkan pelibatan dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di kawasan IKN.

“Tidak. Dewan selama ini tidak pernah dilibatkan sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di IKN itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena anggota DPRD kerap menerima pengaduan masyarakat, khususnya warga yang berada di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, DPRD membutuhkan informasi yang memadai agar dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi warga.

“Sementara banyak pengaduan masyarakat itu bukan ke pemerintah, malah ke anggota DPRD,” katanya.

Karena itu, Irawan meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan pembangunan IKN, terutama ketika kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat PPU.

“Dewan harus dilibatkan. Jangan hanya pemerintah atau pihak tertentu saja yang dilibatkan, sementara DPRD tidak mendapatkan informasi,” tegasnya.

Ia menilai keterlibatan DPRD diperlukan agar persoalan yang dialami masyarakat dapat disampaikan dalam forum koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Dengan adanya pelibatan tersebut, DPRD diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai batas tanggung jawab pemerintah kabupaten dan OIKN.

Irawan berharap persoalan pembagian kewenangan tidak terus menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Kepastian koordinasi antara pemerintah daerah dan OIKN dinilai penting agar pengaduan warga tidak terabaikan akibat perbedaan kewenangan,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 119
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 331,551