Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaMenunggu DBH Rp320 Miliar, Pemkab PPU Jajaki Skema PT SMI, Ini Catatan...

Menunggu DBH Rp320 Miliar, Pemkab PPU Jajaki Skema PT SMI, Ini Catatan DPRD

Infokaltim.id, Penajam – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memanfaatkan skema pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menyiasati kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp320 miliar mendapat perhatian DPRD.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian pihak yang menanggung bunga pinjaman agar skema tersebut tidak menambah beban keuangan daerah.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan opsi pembiayaan melalui PT SMI masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama menyangkut mekanisme, persyaratan, dan konsekuensi pembiayaannya.

Menurutnya, DPRD berharap pemerintah pusat dapat menanggung atau memberikan subsidi atas bunga pinjaman tersebut. PPU dapat memperoleh manfaat pembiayaan tanpa harus menanggung tambahan beban bunga dari APBD.

“Kalau memang bunga pinjamannya ditanggung pemerintah pusat, tidak ada masalah. Kita berharap pemerintah pusat bisa menyubsidi bunga pinjaman itu. Jadi, daerah menerima dananya untuk pembangunan tanpa terbebani bunga,” ujarnya.

Syahrudin menilai opsi tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pemanfaatan hak keuangan daerah yang belum disalurkan pemerintah pusat.

Sebab, jika hanya menunggu pencairan DBH secara bertahap, penyelesaian kewajiban tersebut berpotensi memerlukan waktu lebih panjang.

Ia menyebut, pemerintah daerah perlu mencari pola pembiayaan yang memungkinkan dana kurang salur tersebut segera dimanfaatkan. Dengan catatan, mekanismenya harus jelas, termasuk kepastian pembayaran pinjaman dan tanggung jawab atas bunga yang timbul.

“Daripada DBH itu tidak dibayar-bayar, kita mencari pola supaya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah bisa dibayarkan. Kalau skema ini memungkinkan dan bunganya ditanggung pusat, tentu bisa membantu. Daripada menunggu sampai 2028 belum juga dibayarkan,” katanya.

Syahrudin juga menjelaskan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ia tidak ingin mekanisme pembiayaan diputuskan tanpa kejelasan mengenai persyaratan dan pola pelaksanaannya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh ketentuan sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan BKAD PPU, kurang salur DBH periode 2023-2024 yang masih ditunggu mencapai sekitar Rp320 miliar. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI untuk membahas kemungkinan konversi dana tersebut menjadi pembiayaan melalui lembaga tersebut.

Dalam skema yang dijajaki, pembiayaan PT SMI nantinya dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan daerah, sementara pembayaran kepada PT SMI direncanakan bersumber dari alokasi kurang salur DBH pemerintah pusat.

Besaran konversi yang dibahas berada pada kisaran 30 hingga 60 persen dari total kurang salur.

Syahrudin berharap pembahasan tersebut menghasilkan mekanisme yang tidak merugikan daerah. Baginya, hal terpenting adalah memastikan kewajiban pemerintah pusat kepada PPU dapat direalisasikan sehingga kebutuhan pembangunan daerah tetap memiliki dukungan pembiayaan yang jelas.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 105
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 331,403