Infokaltim.id, Penajam – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemekaran desa dan kecamatan paling lambat akhir tahun 2026.
Desakan itu disampaikan karena proses pemekaran sudah terlalu lama berputar di tahap administrasi. Tanpa Perbup, pembentukan desa persiapan tidak bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menegaskan pemekaran bukan sekadar penataan wilayah di atas kertas. Pemekaran berkaitan langsung dengan pemerataan pelayanan pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang selama ini merasa jauh dari pusat pemerintahan.
“Kemarin sudah clear tapal batasnya. PR berikutnya menerbitkan petanya. Yang jadi komplain teman-teman itu anggaran untuk pembuatan petanya belum disiapkan,” ungkap Wahid.
Menurut Wahid, penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Secara umum, persoalan batas sudah mencapai sekitar 90 persen. Beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi perdebatan juga sudah menemukan titik temu.
Yang kini menjadi pekerjaan rumah justru soal peta dan regulasi. Anggaran untuk pembuatan peta wilayah disebut belum disiapkan, sementara Perbup sebagai payung hukumnya juga belum terbit.
Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah menyiapkan 10 desa persiapan. Sepuluh wilayah itu tinggal menunggu kejelasan regulasi agar bisa naik ke tahap berikutnya.
“Kita selalu memberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan. Itu memang menjadi tugas Komisi I, jadi perhatian khusus terkait pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya.
Wahid meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar tidak ada lagi tahapan yang tertunda karena persoalan administrasi.
“Harapan kita akhir tahun ini sudah muncul Perbup-nya untuk pemekaran desa dan kecamatan. Sehingga tahun depan sudah bisa ada persiapan desa,” jelasnya.
Ia menegaskan, percepatan tetap harus dibarengi dengan kesiapan administrasi dan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Namun, kesiapan itu tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda penerbitan Perbup.
[say|anl|adv dprd ppu]
