Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaDBH Kurang Salur Rp320 Miliar, Wakil Ketua DPRD PPU Sebut Pembayaran Proyek...

DBH Kurang Salur Rp320 Miliar, Wakil Ketua DPRD PPU Sebut Pembayaran Proyek Daerah Turut Terkendala

Infokaltim.id, Penajam– Persoalan keterlambatan pembayaran proyek pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyebut belum terealisasinya sejumlah hak keuangan daerah dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan pemerintah kabupaten memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.

Syahrudin mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang dimilikinya, potensi kekurangan pendapatan daerah akibat dana yang belum disalurkan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp320 miliar.

Dana tersebut merupakan hak daerah yang hingga kini belum seluruhnya direalisasikan. Kondisi itu membuat pemerintah kabupaten harus menyesuaikan kemampuan keuangan dalam memenuhi berbagai kewajiban, termasuk pembayaran pekerjaan kontraktor.

“Persoalan yang sebenarnya menjadi kendala adalah masih adanya hak daerah yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dari perhitungan yang ada, potensi kekurangan pendapatan daerah mencapai sekitar Rp320 miliar,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar untuk proses pencairan. Setelah regulasi tersebut tersedia, baru dapat diketahui bagaimana kepastian realisasi dana yang menjadi hak daerah.

Syahrudin juga menyampaikan bahwa sebelumnya nilai kewajiban pemerintah pusat kepada daerah disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, menurut informasi yang disampaikannya, dana yang telah dibayarkan baru sekitar Rp18 miliar.

“Sebelumnya, kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, yang sudah dibayarkan baru sekitar Rp18 miliar,” katanya.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran tersebut berpengaruh terhadap arus kas pemerintah daerah. Akibatnya, pembayaran kepada kontraktor tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, meskipun pekerjaan telah masuk dalam perencanaan anggaran.

Ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh ketika membahas rendahnya serapan APBD 2026. Sebab, kegiatan yang baru masuk dalam APBD Perubahan juga membutuhkan waktu untuk proses administrasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian pembayaran.

“Saya kira, salah satu alasan kontraktor terlihat lambat menyelesaikan pekerjaan juga karena pembayaran belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah sendiri masih menunggu kepastian dana dari pusat,” ungkapnya.

Meski begitu, Syahrudin berharap persoalan transfer dari pusat tidak membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin tertunda. Seluruh pihak diminta tetap memproses pekerjaan sesuai ketentuan.

Ia menekankan pentingnya kepastian pembayaran karena keterlambatan hak keuangan daerah dapat berdampak berantai terhadap pelaksanaan pembangunan dan aktivitas penyedia jasa.

“Kami berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai penyelesaian kewajiban tersebut sehingga pemerintah kabupaten memiliki ruang fiskal lebih memadai untuk menuntaskan kegiatan pembangunan,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 8
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 320,500