Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaSyahrudin M Noor Tolak Normalisasi Bendung Lawe-Lawe jika Status Lahan Belum Jelas

Syahrudin M Noor Tolak Normalisasi Bendung Lawe-Lawe jika Status Lahan Belum Jelas

Infokaltim.id, Penajam– Rencana pengalokasian kembali anggaran untuk pembangunan maupun normalisasi bendung di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diminta tidak dilakukan sebelum persoalan kepemilikan lahan diselesaikan. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai pemerintah daerah perlu memastikan status aset dan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas sebelum mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar.

Menurut Syahrudin, persoalan utama bukan semata kondisi fisik bendung, melainkan status tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Ia menyebut bangunan bendung memang merupakan aset yang dibangun pemerintah, tetapi lahan yang digunakan bukan milik pemerintah kabupaten.

“Memang secara fisik bangunan tersebut milik kita, tetapi tanahnya bukan milik pemerintah daerah. Statusnya hanya pinjam pakai,” ujarnya.

Syahrudin menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk normalisasi atau pembangunan fasilitas serupa.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan lahan dengan status pinjam pakai berpotensi menimbulkan persoalan apabila suatu saat pemilik tanah membutuhkan kembali lahannya untuk kepentingan lain.

Misalnya, lahan tersebut diperlukan untuk perluasan fasilitas maupun pembangunan yang menjadi kepentingan pemiliknya. Jika hal itu terjadi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pemanfaatan bangunan yang sudah dibiayai melalui APBD.

“Kita harus memikirkan kemungkinan ke depan. Bagaimana kalau suatu saat pemilik lahan membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingannya sendiri? Misalnya, untuk perluasan fasilitas atau pembangunan lainnya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan air dalam jangka pendek tanpa memperhitungkan kepastian hukum dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun.

Sebab, anggaran pembangunan berasal dari keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap investasi infrastruktur semestinya memiliki kepastian mengenai penguasaan lahan, pemanfaatan, serta masa operasionalnya.

“Kalau itu terjadi, bagaimana nasib bangunan yang sudah dibangun menggunakan APBD?” ungkapnya.

Syahrudin meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap status penggunaan lahan Lawe-Lawe sebelum mengambil keputusan mengenai alokasi anggaran berikutnya.

Ia juga menilai alternatif sumber air perlu dipertimbangkan agar kebutuhan masyarakat tidak terus bergantung pada fasilitas yang keberlanjutan pemanfaatannya belum memiliki kepastian.

“Menurut saya, pemerintah harus berpikir lebih jauh sebelum kembali mengeluarkan anggaran besar untuk fasilitas yang berdiri di atas tanah bukan milik daerah,” tegasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 9
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 320,011