Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaPangkas Birokrasi Berbelit, Sekda Kutim Dorong Pelayanan Setda Lebih Efisien

Pangkas Birokrasi Berbelit, Sekda Kutim Dorong Pelayanan Setda Lebih Efisien

Infokaltim.id, Sangatta– Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, meminta seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, setiap kebutuhan pelayanan harus ditangani berdasarkan prosedur yang jelas. Keberadaan Unit Layanan Terpadu (ULT) diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan tanpa harus menghadapi alur birokrasi yang panjang.

“Jadi ketika ada permintaan data atau ada permohonan, ini sudah harus jelas SOP-nya itu berapa, standar pelayanannya seperti apa,” ujar Rizali, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, kejelasan standar operasional prosedur (SOP) sangat diperlukan agar setiap pemohon mendapatkan kepastian mengenai proses dan waktu penyelesaian. Jangan sampai urusan yang sebenarnya dapat dituntaskan dalam waktu singkat justru tertunda akibat mekanisme pelayanan yang tidak efektif.

“Sehingga orang tidak menunggu-nunggu, mestinya selesai satu hari jadi satu bulan. Ini yang harus kita pangkas,” tegasnya.

Rizali menjelaskan, setiap urusan di lingkungan Setda telah memiliki bidang atau unit kerja yang bertanggung jawab. Karena itu, pembagian tugas dan kewenangan harus dijalankan secara optimal agar masyarakat tidak perlu melalui banyak tahapan untuk mendapatkan pelayanan.

“Urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, misalnya, dapat dikoordinasikan melalui asisten yang membidangi pemerintahan dan kesra,” katanya.

Disisi lain, ia mengatakan persoalan ekonomi dan pembangunan ditangani asisten terkait, sedangkan administrasi umum menjadi tanggung jawab unit yang membidangi urusan tersebut.

Dengan pembagian kewenangan itu, masyarakat maupun ASN dapat langsung diarahkan kepada perangkat yang sesuai dengan kebutuhan.

“Kita harapkan ini nantinya bisa mengurangi ketergantungan terhadap Sekretaris Daerah dalam penyelesaian berbagai urusan administrasi,” tambahnya.

Ia turut mencontohkan sistem pelayanan di kementerian yang telah memiliki unit khusus untuk menangani setiap jenis kebutuhan. Melalui pola tersebut, persyaratan dan standar waktu pelayanan dapat ditentukan secara lebih terukur.

“Yang berkaitan dengan administrasi umum ada asisten bidang administrasi. Nah, karena memang sudah ada unitnya masing-masing, jadi pelayanan harus berjalan sesuai tugas dan kewenangannya,” pungkasnya.

[kta|anl|adv]

Post Views: 127
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 332,114