Infokaltim.id, Penajam- Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadikan peluang dalam peningkatan perekonomian terutama dalam bidang kontruksi.
Banyak kehadiran usaha dibidang kontruksi di PPU hingga para pelaku jasa kontruksi membuat forum Jasa Kontuksi tahun 2026 di Aula Hotel Ika pada Kamis (19/11/2026) di Kecamatan Penajam dengan menghadirkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro untuk memberikan pengarahan terhadap pelaku usaha kontruksi.
Hadi menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha jasa kontruksi untuk terus menjaga kualitas pekerjaan hingga memperkuat integritas dalam proses pembangunan di IKN dan PPU.
“Kami mendorong agar pelaku usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi daerah untuk memperkuat kapasitas, keselamatan kerja, dan integritas guna menangkap peluang pembangunan IKN dan PPU yang tengah berjalan,” ungkapnya.
Dalam menjaga kredibiltas dan intengritas, kata Hadi, para pelaku usaha kontruksi harus berpegang teguh dalam menegekan keselamatan hukum sesuai dengan aturan, dengan hasil yang berkualitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Tidak boleh melakukan penyimpangan, praktik manipulasi mutu dan ketidaksesuaian kontrak kerja dengan spesifikasi kontruksi yang dikerjakan,” tegasnya.
Dia mengingatkan, bahwa sebagai pelaku usaha jasa kontruksi tidak hanya menyerap anggaran yang besar sehingga mengabaikan kepatuhan dan kaidah-kaidah kontruksi yang semestinya.
Dia juga menekankan, bahwa kehadiran jasa kontruksi merupakan bagian dari proses pembangunan dan perkembangan daerah tentu harus memperhatikan kualitas, ketepatan waktu dan kepatuhan sehingga kontruksi yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan jangka panjang.
“Yang jelas kerjakan dengan mengikuti spesifikasi kontrak dan secara prosedur harus ditaati sehingga menutup celah manipulasi dan praktek yang dapat merugikan bagi semua pihak,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Pemkab PPU menargetkan lahirnya langkah konkret melalui inventarisasi kompetensi tenaga kerja dan badan usaha, penegakan larangan praktik pinjam bendera atau sertifikat, serta penguatan pengawasan lintas sektor bersama asosiasi dan aparat penegak hukum.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR PPU, serta jajaran Polres PPU (Wakapolres dan Kasat Reskrim), dan diikuti oleh perangkat daerah, badan usaha, serta masyarakat jasa konstruksi.
[nly|adv kmf ppu]
