Infokaltim.id, Penajam – Nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi beban biaya bahan bakar untuk melaut. Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, menyebut sebagian nelayan harus membeli solar sekitar Rp10 ribu per liter, lebih tinggi dibandingkan harga Biosolar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku di SPBU Pertamina.
Menurut Ishaq, tambahan biaya tersebut salah satunya berasal dari proses pengangkutan BBM dari lokasi pengambilan menuju kawasan nelayan. Distribusi melalui perantara membuat harga yang diterima nelayan lebih mahal.
Ia pun kembali menekankan pentingnya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di dekat dermaga atau sentra aktivitas perikanan.
“Kalau SPBN tersedia di kawasan dermaga nelayan, tidak perlu lagi ada biaya angkut tambahan. Harapannya mereka bisa mendapatkan solar dengan harga lebih terjangkau, bukan sampai Rp10 ribu per liter,”ujarnya.
Ishaq meminta pemerintah tidak sekadar menyediakan fasilitas, tetapi memastikan lokasinya sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. SPBN yang jauh dari tempat nelayan beraktivitas dinilai tidak menyelesaikan persoalan distribusi.
Ia juga meminta kondisi harga di lapangan diperiksa langsung kepada nelayan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tidak otomatis menjamin pelayanan berjalan efektif apabila masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh BBM.
“Jangan hanya bertanya kepada anggota dewan. Kami bukan nelayan. Turun langsung dan tanyakan berapa harga solar yang mereka beli per liter. Itu yang harus dipastikan,” tegasnya.
Dalam pengembangan kawasan perikanan PPU, fasilitas SPBN juga masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di Nenang, Tanjung Tengah, dan Api-Api. Ishaq berharap keberadaan fasilitas tersebut benar-benar memberikan kemudahan akses bahan bakar bagi nelayan.
Ia turut menyinggung kawasan Api-Api yang telah memiliki fasilitas SPBN dan es balok. Namun, menurutnya, efektivitas pelayanan perlu dilihat dari kondisi riil di lapangan, termasuk harga yang dibayarkan pengguna.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar menempatkan pelayanan sebagai dasar pembangunan. Kedekatan fasilitas dengan lokasi aktivitas nelayan menjadi salah satu faktor penting untuk menekan ongkos distribusi.
Ishaq berharap SPBN dapat beroperasi dengan pasokan yang memadai dan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran. Dengan akses BBM yang lebih mudah, beban operasional nelayan diharapkan berkurang sehingga biaya melaut tidak semakin menggerus pendapatan mereka.
[say|adv dprd ppu]
